Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, menyuarakan urgensi untuk segera merealisasikan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan, salah satunya Krayan.
Menurut Nasir, persoalan utama dalam pembentukan DOB di Kaltara seharusnya tidak lagi berfokus pada pemenuhan syarat administratif, melainkan harus mendahulukan faktor kewilayahan dan kondisi strategis perbatasan sebagai pertimbangan utama Pemerintah Pusat.
“Bukan persoalan memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Yang harus kita kedepankan adalah bahwa Kaltara ini daerah perbatasan. Itu yang semestinya menjadi pertimbangan pemerintah pusat,” kata Muhammad Nasir, pada Rabu (26/11/2025).
Nasir menyoroti bahwa pemekaran wilayah sangat mendesak untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengatasi dampak ekonomi di perbatasan. Selama ini, aktivitas ekonomi masyarakat di perbatasan, khususnya Krayan, dinilai masih sangat bergantung pada negara tetangga.
“Kita ketahui bahwa masyarakat Krayan sendiri justru untuk memenuhi kebutuhan lebih memilih berbelanja ke Krayan Barat daripada ke daerah kita sendiri,” ungkapnya.
Kondisi ini, imbuhnya, menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dan perubahan besar agar pelayanan publik dan akses ekonomi bagi masyarakat perbatasan dapat setara dengan daerah lain.
Meskipun urgensi DOB di perbatasan sudah sangat jelas, Nasir menegaskan bahwa hambatan terbesar saat ini bukan terletak pada kesiapan daerah, melainkan pada keputusan Pemerintah Pusat yang hingga kini belum mencabut moratorium pemekaran wilayah.
“Yang jadi persoalan sekarang, moratorium itu belum ditarik. Kalau saja moratorium sudah dicabut, saya kira semua akan berjalan. Jadi bukan kendalanya di daerah, tapi ada di pusat,” ujarnya.
Walaupun demikian, ia menyatakan pihaknya tetap optimistis perjuangan DOB akan terus berlanjut. Nasir mengapresiasi semua pihak dan stakeholder yang konsisten mendorong agar moratorium segera dicabut, sehingga pembentukan DOB di Kaltara dapat segera direalisasikan.
“Perjuangan ini bukan berhenti. Semua stakeholder sudah bekerja. Tinggal bagaimana pusat membuka keran ini,” tandasnya. (adv)
