Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara kembali menjadi perhatian serius DPRD. Lambatnya peningkatan PAD dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam mengeksekusi program pembangunan strategis.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Aluh Berlian, menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus bergerak lebih agresif dalam mengoptimalkan sektor-sektor penyumbang pendapatan. Menurutnya, stagnasi PAD dapat menghambat akselerasi pembangunan yang telah direncanakan.
“Peningkatan PAD itu kebutuhan mendesak. Tanpa pendapatan yang memadai, pembangunan tidak bisa berlari kencang,” tegas Aluh, Senin (24/11/2025).
Ia juga menyoroti lambatnya transformasi digital pada layanan pajak dan retribusi daerah. Padahal, digitalisasi merupakan instrumen utama untuk meningkatkan akurasi pendataan, memperkecil peluang kebocoran, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.
“Sistem digital itu bukan sekadar tren. Itu kebutuhan untuk memastikan pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah,” ujarnya.
“Dengan data akurat, perencanaan anggaran bisa lebih presisi,” imbuhnya.
DPRD berharap pemerintah daerah segera mempercepat langkah-langkah strategis agar performa PAD meningkat dan pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih optimal. (adv)
