Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Persoalan ketidakmerataan penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) di wilayah pedalaman dan perbatasan, khususnya di Malinau, memicu peringatan serius dari anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) asal daerah tersebut.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Malinau, Listiani, mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah guru di wilayah 3T (terisolir, terluar, dan terpencil) di mana sebagian guru menerima tunjangan, namun sebagian lainnya belum.
Politisi senior Partai Demokrat ini menilai, ketidakpastian ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan pendidik yang bertugas di garda terdepan negara.
“Kami melihat masih ada perbedaan signifikan antara guru yang menerima TKG dan yang belum. Hal ini jelas memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih di daerah perbatasan yang biaya hidupnya tinggi,” kata Listiyani, Jumat (21/11/2025).
Menindaklanjuti rapat dengar pendapat dengan guru-guru Malinau beberapa waktu lalu, Listiyani menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kaltara akan mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah ini.
“Komisi IV DPRD Kaltara akan memastikan setiap guru memperoleh haknya tanpa diskriminasi. Kami akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar penyaluran TKG berjalan tepat waktu, transparan, dan akurat,” ujarnya.
Listiyani menyoroti bahwa motivasi mengajar para guru, terutama yang berada di perbatasan, sangat bergantung pada keadilan dalam penerimaan tunjangan.
“Guru-guru di perbatasan adalah ujung tombak pendidikan. Jika hak mereka tidak terpenuhi, semangat mengajar bisa menurun, dan itu akan berdampak pada kualitas pendidikan di wilayah ini,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten segera mengambil sikap dan merancang mekanisme yang transparan dalam pengelolaan TKG.
“Jangan bicara tentang pencairan dana saja, tapi bagaimana sistemnya dirancang agar tidak ada guru yang tertinggal. Pemerintah harus memastikan prosedur transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” pintanya.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, para guru dari wilayah 3T Malinau menyampaikan harapan agar tunjangan bisa diterima secara merata setiap bulan.
DPRD Kaltara berkomitmen akan terus memantau proses penyaluran TKG hingga masalah ini tuntas. “Kami akan berupaya memastikan hak guru terpenuhi sepenuhnya. Tanpa perhatian serius dari pemerintah, kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan bisa terganggu,” tutup Listiyani. (adv)
