Penulis: Castro | Editor: Senja
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan beri 4 catatan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan seusai pengetokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nunukan tahun anggaran 2025.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab bersama DPRD Nunukan resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Nunukan tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun lebih.
Pengesahan Ranperda APBD tahun anggaran 2025 berlangsung dalam rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Nunukan, Jumat (29/11/2024), sore.
Juru Bicara Banggar DPRD Nunukan, Hamsing ada 4 catatan yang diberikan kepada Pemkab Nunukan dalam penggunaan APBD tahun anggaran 2025.
“Setelah kami pelajari dan mengkaji secara seksama rancangan APBD tahun anggaran 2025, ada empat catatan yang kami berikan kepada Pemkab Nunukan. Satu diantaranya soal pelayanan dasar, khususnya kesehatan agar dapat menjadi prioritas pelayanan,” kata Hamsing, Senin (02/12/2024), sore.
Menurut Hamsing, pelayanan kesehatan yang harus menjadi prioritas Pemkab Nunukan, utamanya di kawasan pedalaman.
“Maksimalkan fungsi pelayanan Rumah Sakit Pratama, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu yang tersedia,” ucapnya.
Selain itu, Banggar DPRD Nunukan juga meminta kepada Pemkab Nunukan untuk melakukan pemerataan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
“Pemerataan pembangunan sangat penting dilaksanakan dengan menganut azas keadilan sosial dengan memperhatikan kelayakan dan secara proposional di sekitar kawasan yang akan dibangun,” ujar Hamsing.
Dalam rangka peningkatan indeks perkembangan perekonomian di Kabupaten Nunukan, hal yang dapat dilakukan kata Hamsing adalah percepatan penyerapan anggaran pendapatan belanja, baik belanja daerah maupun belanja pusat.
“Kami juga berharap kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk dapat melaksanakan instruksi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan,” ungkapnya.
