Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, KALTARA – Sebanyak 14 anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kalimantan Utara mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS di Jakarta pada 7–10 April 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas legislator agar semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bimtek tersebut diikuti oleh anggota DPRD PKS dari wilayah yang belum memiliki perwakilan di DPR RI.
Tema yang diangkat menekankan pentingnya menghadirkan wakil rakyat yang aspiratif, akuntabel, serta berlandaskan nilai dan etika publik dalam menjalankan tugas.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberi banyak penguatan bagi para legislator, terutama dalam menghadapi tantangan kerja politik yang semakin kompleks.
Menurutnya, bimtek tidak hanya memperdalam pemahaman terkait fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga membuka perspektif baru dalam menyerap serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Forum ini menjadi ruang belajar yang sangat bermanfaat. Kami mendapatkan penguatan materi sekaligus pengalaman praktis yang bisa diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” kata Muhammad Nasir kepada MataKaltara.com, Senin (13/04/2026).
Selama kegiatan berlangsung, peserta menerima berbagai materi strategis, mulai dari peningkatan efektivitas pelaksanaan reses, penguatan komunikasi politik di era keterbukaan informasi, hingga strategi memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.
Selain sesi materi, peserta juga mengikuti Focus Group Discussion (FGD) berbasis wilayah, termasuk klaster Kalimantan.
Forum diskusi ini dimanfaatkan untuk membahas persoalan spesifik daerah serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja legislator di wilayah masing-masing.
Muhammad Nasir menilai FGD menjadi momen penting untuk berbagi pengalaman antar anggota dewan dari berbagai daerah, sekaligus mencari solusi yang relevan untuk diterapkan di Kalimantan Utara.
“Saya berharap, hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas penyerapan aspirasi masyarakat serta mendorong lahirnya kebijakan daerah yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pembangunan.” ungkapnya.
