Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menilai kebersamaan perempuan lintas partai menjadi kekuatan penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak di daerah perbatasan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Nunukan yang digelar di Warung Nura, Rabu (04/03/2026).
Menurut Arpiah, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyatukan semangat perjuangan perempuan yang aktif dalam dunia politik, meskipun berasal dari latar belakang partai yang berbeda.
“Momentum kebersamaan seperti ini sangat penting untuk menyatukan semangat perempuan lintas partai agar semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Kamis (05/03/2026).
Ia menegaskan, perempuan yang terlibat dalam politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Perjuangan tersebut, menurutnya, tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus diwujudkan melalui regulasi serta kebijakan yang konkret.
“Perempuan politik harus mampu menghadirkan kebijakan yang nyata, bukan hanya sekadar wacana. Karena itu sinergi dan solidaritas sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Arpiah berharap kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut dapat memperkuat komitmen para kader perempuan politik untuk terus menjadi pelayan masyarakat yang amanah, berintegritas, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan daerah.
Sementara itu, Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan, Robiyanti, menjelaskan kegiatan buka puasa bersama tersebut mengangkat tema “Menjalin Silaturahmi Menguatkan Kepedulian dan Kebersamaan di Bulan Ramadan.”
Menurut Robiyanti, kegiatan ini menjadi agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan oleh KPPI sebagai sarana mempererat hubungan antar anggota sekaligus memperkuat kebersamaan para perempuan politik di Kabupaten Nunukan.
“Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus KPPI, Dewan Pakar, dan Dewan Pembina. Tujuannya tentu untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan perempuan politik di daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, KPPI memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan agar mampu terlibat lebih aktif dalam dunia politik, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Robiyanti menilai, saat ini isu kesetaraan gender semakin berkembang dan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkiprah di berbagai bidang, termasuk politik.
Namun demikian, ia mengakui masih ada tantangan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan di partai politik.
Meskipun secara regulasi telah diatur kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam pemilu dan legislatif, implementasinya di lapangan masih sering dianggap sebatas pemenuhan formalitas.
“Karena itu KPPI hadir untuk menjembatani perempuan agar memiliki ruang yang lebih luas dalam dunia politik. Ke depan kami juga berharap keterwakilan perempuan bisa meningkat hingga 50 persen,” terangnya.
