Penulis:Fidelis | Editor:Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk menjawab berbagai masukan sejumlah fraksi di DPRD terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Hermanus, memberikan jawaban resmi itu dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Rabu (23/07/2025).
Menjawab Fraksi Hanura
Wabup Hermanus menyambut baik perhatian Fraksi Hanura terhadap penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM telah menjadi misi utama RPJMD dengan target pendidikan dan kesehatan yang inklusif, untuk mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nunukan.
Pemkab Nunukan juga kata dia, berkomitmen membenahi layanan publik, utamanya melalui digitalisasi layanan dan tata kelola pemerintahan yang cepat dan tuntas.
“Soal krisis air bersih, kami tegaskan bahwa penyediaan air merupakan urusan wajib pelayanan dasar, dan telah masuk dalam 17 arah perubahan prioritas pembangunan,” kata Hermanus kepada MataKaltara.com.
Terkait pembiayaan pembangunan, Hermanus menyebut pemerintah akan menerapkan prinsip “money follow program”, di mana program yang berdampak langsung kepada masyarakat akan diprioritaskan anggarannya.
“Perencanaan pembangunan akan berbasis pada evaluasi program sebelumnya, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan agar pembangunan lebih efektif dan efisien,” ucapnya.
Menjawab Fraksi PKS
Merespon sorotan dari Fraksi PKS terkait ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan rendahnya PAD, Hermanus menuturkan bahwa Pemkab Nunukan akan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, namun tetap tidak membebani masyarakat.
Terkait kesenjangan antar wilayah dan akses pelayanan dasar, Hermanus mengatakan ini menjadi bagian penting dari misi keempat RPJMD, yakni percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.
“Pemkab Nunukan juga berkomitmen menekan aktivitas ilegal di perbatasan seperti penyelundupan dan perdagangan manusia, dengan penguatan koordinasi lintas sektor bersama aparat keamanan,” ujarnya.
Untuk menjawab kekhawatiran PKS soal implementasi 17 arah perubahan, Hermanus memastikan bahwa semua telah dituangkan dalam dokumen perencanaan, dilengkapi target indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Menjawab Fraksi Demokrat
Sementara itu, kritik Fraksi Demokrat terkait ketimpangan pembangunan, akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal mendapat perhatian serius dari Pemkab Nunukan.
Hermanus menyampaikan, salah satu fokus RPJMD adalah pemerataan akses pendidikan, termasuk untuk wilayah perbatasan dan terpencil.
“Pemerintah daerah akan membangun asrama siswa dan guru, memperkuat sistem pembelajaran jarak jauh, serta membuka akses beasiswa afirmatif,” tutur Hermanus.
Saat ini kata dia, Pemkab Nunukan telah menjalin kerja sama dengan universitas seperti Unhas Makassar dan Universitas Borneo Tarakan dalam program beasiswa yang ditargetkan untuk anak-anak daerah.
“Di sektor ekonomi, Hermanus menyebutkan bahwa berdasarkan analisis tipologi Klassen, sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan masih menjadi sektor unggulan yang akan didorong secara produktif,” ungkap Hermanus.
UMKM juga menjadi perhatian, dengan program UMKM naik level melalui fasilitasi dan penguatan koperasi serta ekosistem desa berbasis potensi lokal.
“Pemerintah daerah akan tetap mempertimbangkan saran Demokrat soal DOB (Daerah Otonomi Baru) seperti Kabudaya, Sebatik, dan Krayan, sembari menunggu arahan dan keputusan dari pemerintah pusat terkait moratorium,” imbuhnya.
