Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai mengoptimalkan potensi kawasan mangrove dan gambut sebagai sumber ekonomi baru daerah melalui skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Hal ini dibahas dalam rapat optimalisasi distribusi kawasan mangrove dan gambut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi maupun kabupaten/kota yang digelar di ruang rapat gubernur lantai IV Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (03/03/2026).
Rapat tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, serta dihadiri para bupati dan wali kota se-Kaltara, pimpinan perangkat daerah, dan perwakilan perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan karbon.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal menegaskan Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama pada kawasan mangrove dan lahan gambut yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola secara berkelanjutan.
“Potensi mangrove dan gambut di Kalimantan Utara merupakan aset strategis daerah. Karena itu perlu sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengelolaannya dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” kata Zainal kepada MataKaltara.com, Sabtu (07/03/2026).
Ia menambahkan, melalui pertemuan tersebut pemerintah daerah berupaya menyamakan persepsi terkait kewenangan, mekanisme bagi hasil, serta tata kelola penerimaan daerah dari sektor ekonomi karbon.
“Melalui rapat ini kita ingin mengidentifikasi potensi kontribusi ekonomi yang realistis dan terukur, menyusun koordinasi lintas daerah, serta menetapkan langkah konkret yang dapat segera di tindaklanjuti,” ujarnya.
Skema kolaborasi antara pemerintah daerah dengan PT Global Eco Rescue Lestari (GERL) dan PT Enggang Kaltara Lestari (EKL) diharapkan dapat membuka peluang pendapatan baru bagi daerah melalui mekanisme bagi hasil, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan mangrove.
Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, menyatakan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada prinsipnya mendukung penuh program pemanfaatan karbon dari kawasan mangrove tersebut.
Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi kawasan mangrove yang cukup luas dan dapat dikembangkan untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Kami sangat mendukung kebijakan pemanfaatan karbon ini. Kabupaten Nunukan memiliki potensi mangrove yang besar dan diharapkan ke depan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga berharap pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan teknis kepada daerah agar pengelolaan potensi karbon di wilayah Nunukan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program pengelolaan mangrove dan gambut berbasis Nilai Ekonomi Karbon ini juga menjadi bagian dari upaya pembangunan rendah karbon yang bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir di Kalimantan Utara.
