Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, memberikan tanggapan tajam terhadap nota penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, khususnya terkait capaian realisasi investasi yang baru menyentuh angka 48,47 persen.
Menurut Arpiah, rendahnya capaian tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.
DPRD menilai ada kemungkinan target dalam RPJMD terlalu ambisius, namun di sisi lain juga terlihat adanya indikasi lemahnya eksekusi program di lapangan.
“DPRD melihat kemungkinan keduanya. Target bisa jadi terlalu ambisius, namun juga ada indikasi lemahnya eksekusi di lapangan. Yang paling penting saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap hambatan investasi, baik dari sisi regulasi, perizinan, maupun infrastruktur pendukung,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Senin (30/03/2026).
Ia menilai investasi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah.
Rendahnya realisasi investasi dinilai berpotensi berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Arpiah menegaskan, DPRD tidak ingin capaian tersebut hanya menjadi angka dalam laporan tahunan tanpa tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.
Karena itu, lembaga legislatif akan mendorong langkah konkret untuk memperbaiki iklim investasi di Nunukan.
“DPRD akan mendorong penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta memastikan adanya kepastian hukum bagi investor. Ini penting agar investor merasa aman dan yakin menanamkan modalnya di Nunukan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menilai pengembangan sektor unggulan daerah harus menjadi prioritas agar investasi tidak berjalan stagnan.
Potensi strategis Nunukan sebagai daerah perbatasan dinilai seharusnya mampu menjadi daya tarik besar bagi investor jika didukung kebijakan yang tepat.
“Kita punya potensi besar, baik sektor perikanan, perkebunan, hingga perdagangan lintas batas. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan kebijakan yang ramah investasi dan memastikan implementasinya berjalan efektif,” pungkasnya.
