Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas dan pembekalan bagi pengurus serta kader partai di Sekretariat DPD PKS Nunukan, Sabtu (14/03/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi internal partai untuk menyatukan langkah sekaligus memperkuat kesiapan kader menghadapi dinamika politik ke depan, termasuk agenda besar Pemilu 2029.
Salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Nunukan Arpiah, menyoroti pentingnya membangun budaya kerja yang produktif dan profesional di dalam tubuh organisasi.
Menurutnya, karakter kerja yang disiplin dan terorganisasi menjadi salah satu kekuatan utama yang membuat PKS semakin diperhitungkan dalam peta politik nasional.
“PKS hari ini semakin diperhitungkan karena masyarakat melihat kader-kadernya bekerja dengan cara yang profesional dan terstruktur. Ini adalah modal besar yang harus terus dijaga,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com.
Ia menjelaskan, budaya organisasi tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus dibangun hingga menjadi kebiasaan yang melekat pada setiap kader.
Lebih lanjut Arpiah katakan bahwa ketika budaya kerja sudah terbentuk, maka setiap pengurus akan menjalankan tanggung jawabnya secara sadar tanpa harus terus diingatkan.
Arpiah juga mengingatkan bahwa aktivitas dalam organisasi tidak sekadar rutinitas politik, melainkan juga bagian dari pengabdian yang memiliki nilai ibadah.
“Menjadi pengurus organisasi adalah amanah. Kerja yang kita lakukan bukan hanya aktivitas organisasi, tetapi juga bagian dari pengabdian kepada Allah,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, ia menyebutkan enam nilai yang menurutnya menjadi fondasi budaya kerja organisasi, yakni disiplin, tanggung jawab, kerja sama, profesionalitas, integritas, dan produktivitas.
Nilai-nilai tersebut dinilai penting agar organisasi mampu berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa kerja sama menjadi kunci utama dalam menjalankan roda organisasi.
Tanpa kolaborasi antar pengurus dan kader, berbagai program yang dirancang tidak akan berjalan maksimal.
“Ketika seseorang diberi amanah, maka tanggung jawab itu harus dijalankan sebaik-baiknya. Tanpa kerja sama yang solid, tujuan organisasi sulit tercapai,” tuturnya.
Selain itu, Arpiah juga menyinggung pentingnya regenerasi dalam organisasi politik. Menurutnya, pergantian kepengurusan adalah hal yang wajar dan harus dipandang sebagai bagian dari proses kaderisasi.
“Dalam organisasi selalu ada proses regenerasi. Amanah itu akan bergilir. Karena itu, siapa pun yang diberi tanggung jawab harus menjalaninya dengan ikhlas sampai waktunya digantikan oleh generasi berikutnya,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa produktivitas dalam organisasi tidak hanya diukur dari kesibukan kegiatan, melainkan dari sejauh mana organisasi mampu menghasilkan program dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Arpiah menyebut organisasi yang produktif biasanya ditandai dengan sejumlah indikator, diantaranya gerakan dakwah yang terus berjalan, program partai yang terlaksana dengan baik, pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan secara nyata, serta pertumbuhan kader yang terus terbina.
“Produktif itu bukan sekadar sibuk. Yang terpenting adalah hasil dan dampaknya. Organisasi harus terus bergerak dan tidak boleh ada pengurus yang hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan waktu dalam menjalankan program organisasi, mulai dari rapat yang tepat waktu hingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
“Saya berharap melalui budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, kader PKS dapat menjalankan amanah organisasi dengan lebih baik sekaligus memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Kegiatan pembekalan tersebut menghadirkan empat pemateri, yakni Burhanuddin, Muhammad Nasir, Muh. Khoiruddin, serta Arpiah. Mereka memberikan materi yang berfokus pada penguatan organisasi, strategi advokasi kebijakan, serta kesiapan kader menghadapi agenda politik mendatang.
