Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Wahyuni Nuzband, secara resmi membuka Seminar GEDSI (Gender Equality and Disability Inclusion) dan kegiatan HWDI Indonesia Provinsi Kalimantan Utara di Aula Gedung Kantor Gubernur lantai 1, Tanjung Selor, Rabu (27/11/2025).
Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kesetaraan gender serta pemberdayaan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara.
Mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, Wahyuni menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya menciptakan ruang pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memastikan setiap kebijakan daerah mengedepankan prinsip kesetaraan dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Seminar ini merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran bersama dalam mewujudkan masyarakat inklusif dan berkeadilan,” kata Wahyuni kepada MataKaltara.com, rabu (27/11/2025).
Ia juga berharap kegiatan ini dapat melahirkan gagasan serta rekomendasi yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan komunitas penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak serta peran mereka di berbagai bidang kehidupan.
Seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Kalimantan Utara itu turut dihadiri perwakilan perangkat daerah, organisasi perempuan, komunitas disabilitas, akademisi, dan mahasiswa.
Selain pembukaan, kegiatan diisi dengan berbagai paparan materi dari para narasumber yang berkompeten di bidang gender, disabilitas, dan pembangunan inklusif.
Diskusi interaktif juga digelar untuk menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat penerapan prinsip GEDSI di daerah.
Dengan terlaksananya seminar ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Utara semakin memahami pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
