Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan berhasil meraih predikat BB pada Indeks Reformasi Birokrasi. Meski capaian tersebut diapresiasi, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan itu harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, menilai predikat BB menjadi sinyal positif bagi kinerja birokrasi daerah.
Namun ia mengingatkan, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai capaian administratif semata.
“Predikat BB tentu patut diapresiasi, tetapi masyarakat harus merasakan perubahan nyata dalam pelayanan. Reformasi birokrasi tidak boleh hanya bagus di atas kertas,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Selasa (31/03/2026).
Menurut Arpiah, indikator keberhasilan reformasi birokrasi harus terlihat pada kemudahan akses layanan, kecepatan proses, serta transparansi yang semakin baik.
“Jadi, masih diperlukan penguatan agar pelayanan publik benar-benar lebih sederhana dan tidak berbelit,” jelasnya.
Ia menekankan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan peningkatan indeks reformasi birokrasi sejalan dengan perubahan nyata di lapangan.
Salah satu fokus yang didorong adalah percepatan digitalisasi layanan, peningkatan profesionalitas aparatur, serta perluasan jangkauan pelayanan hingga wilayah terpencil di Kabupaten Nunukan.
“Jika masyarakat masih merasakan layanan lambat atau sulit diakses, berarti reformasi birokrasi belum sepenuhnya berhasil,” ujarnya.
Dia berharap capaian predikat BB menjadi titik awal untuk menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan reformasi baru dinilai nyata ketika perubahan tersebut dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari warga,” pungkasnya.
