Penulis:Fidelis |Editor:Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III DPRD Nunukan, Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Hermanus, menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
“Opini WTP ini merupakan bentuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. namun kami juga menyadari masih ada kekurangan yang harus terus diperbaiki,” kata Hermanus kepada MataKaltara.com, Senin (21/07/2025), siang.
Pendapatan melebihi target dalam APBD tahun anggaran 2024, target pendapatan daerah sebesar Rp 2 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp2,003 triliun atau 100,17%. komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target dengan capaian 119,91%.
“Ini menunjukkan peningkatan efektivitas dalam menggali sumber pendapatan daerah, terutama PAD,” ucap Hermanus.
Belanja terealisasi hampir 89 persen dari total belanja yang dianggarkan sebesar Rp2,3 triliun, realisasi belanja mencapai Rp2,05 triliun atau 88,91%. Menurut Hermanus, belanja terbesar terserap pada belanja operasi (pegawai, jasa, hibah dan bantuan sosial), yang terealisasi sebesar Rp1,18 triliun atau 89,14% dari pagu.
Sementara itu, belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset, terealisasi sebesar Rp527 miliar atau 83,34% dari total anggaran belanja modal.
“Belanja tidak terduga terealisasi sangat rendah, hanya 2,37%, mengindikasikan tidak banyak kejadian luar biasa yang membutuhkan respon anggaran darurat sepanjang tahun 2024,” ujarnya.
Transfer dan pembiayaan nyaris 100% dari sisi transfer ke desa dan antar daerah, Pemkab Nunukan mencatat realisasi 99,90% dari total anggaran Rp340 miliar. Sedangkan realisasi pembiayaan daerah juga tinggi, yaitu 99,96% dari total Rp309 miliar.
“Pencapaian ini membuktikan bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan efektif dan terkontrol. Namun, kami tetap terbuka terhadap koreksi dan masukan konstruktif dari DPRD agar kinerja ke depan makin optimal,” tutur Hermanus.
Perlu perbaikan tahun berikutnya meski mendapat WTP, Hermanus menegaskan bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan APBD yang harus menjadi perhatian bersama.
“Kami yakin, dewan yang terhormat akan menyikapi laporan ini dengan bijaksana dan memberikan solusi-solusi yang dapat memperbaiki pelaksanaan APBD pada masa mendatang,” ungkap Hermanus.
