Penulis:Fidelis | Editor:Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar aksi demonstrasi bertajuk September Hitam di depan Gedung DPRD Nunukan, Senin (01/09/2025) siang.
Aksi ini dikawal ketat oleh 350 personel gabungan, terdiri dari satu pleton Brimob sebanyak 50 orang, Kodim 0911/Nunukan 30 orang, 20 personel Satpol PP Nunukan, serta sekitar 250 personel Polres Nunukan.
Korlap aksi sekaligus Ketua BEM Politeknik Negeri Nunukan, Muhammad Wan Ismail, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar menyuarakan keresahan mahasiswa, tetapi juga jeritan rakyat.
“Kami membawa 20 tuntutan nasional dan 14 tuntutan daerah yang wajib didengar. Aspirasi ini lahir dari keresahan rakyat atas ketidakadilan yang dirasakan, baik di tingkat pusat maupun di Nunukan,” tegas Muhammad Wan Ismail di depan gedung DPRD Nunukan.
Menurutnya, isu nasional yang diangkat mencakup penegakan hukum kasus kekerasan aparat terhadap demonstran, transparansi anggaran DPR, reshuffle kabinet, hingga evaluasi kebijakan pajak dan Undang-undang Cipta Kerja.
“Pemerintah harus serius memperbaiki tata kelola negara. Jangan biarkan demokrasi terus mundur. Kami juga menuntut transparansi dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti persoalan lokal di Nunukan. Mulai dari pemerataan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga kejelasan penanganan kasus empat oknum Polisi yang diduga terlibat peredaran Narkotika.
“Isu di Nunukan ini konkret, menyangkut kehidupan rakyat sehari-hari. Dari pendidikan di Krayan dan Sebatik, kesejahteraan tenaga medis, transparansi tata kelola perumahan DPRD, sampai penertiban dermaga ilegal yang sampai hari ini tidak jelas,” tutur Muhammad Wan Ismail.
Aksi yang dimulai pukul 14.00 Wita dari Alun-alun Nunukan ini berjalan tertib hingga di Kantor DPRD. Massa mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus, Plt Sekda Jabbar, Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas, serta sejumlah anggota DPRD Nunukan.
Muhammad Wan Ismail menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal janji-janji pemerintah daerah dan DPRD Nunukan.
“Kalau tuntutan ini diabaikan, kami pastikan akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” ungkapnya.
Berikut isi tuntutan aksi aliansi mahasiswa Kabupaten Nunukan berkaitan isu nasional:
1. Usut tuntas kematian Affan Kurniawan dan semua korban kekerasan aparat ditengah demonstrasi;
2. Hapuskan tunjangan DPR-RI;
3. Sahkan RUU Perampasan Aset;
4. Ketua umum partai harus pecat dan jatuhkan sanksi tegas kepada Kader provokatif serta mencemooh rakyat;
5. Pemerintah harus segera reshuffle kabinet serta memperbaiki kehidupan rakyat;
6. Pertegas dan revisi undang-undang tindak pidana korupsi;
7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah dan fasliitas DPR RI);
8. Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat umum;
9. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat ditengah krisis;
10. Badan kehormatan DPR RI harus memeriksa dan menindak tegas anggota DPR RI yang melecehkan aspirasi rakyat;
11. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan diseluruh wilayah yang melaksanakan aksi demonstrasi;
12. Moratorium kekerasan berlebihan dan publikasikan SOP pengendalian massa;
13. Proses hukum transparan pada anggota dan komandan yang memerintahkan tindakan repsesif terhadap massa demonstrasi dan tenaga medis;
14. Militer harus segera mengumumkan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi;
15. Evaluasi kebijakan pajak dan undang-undang Ciptaker yang memberatkan rakyat dan buruh;
16. Ambil Langkah untuk mencegah PHK darurat dan lindungi kepentingan buruh kontrak;
17. Dialog bersama dengan serikat buruh dan mahasiswa terkait upah minimum dan outsourching;
18. Meningkatkan kesejahtran tenaga Pendidik diseluruh wiilayah Republik Indonesia;
19. Mendesak pemerintah untuk memangkas tunjangan dan gaji Kementrian dan seluruh unsur Pemerintahan untuk dialokasikan kepada kesejahteraan rakyat;
20. Mendesak pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengeluarkan keterangan dan konferensi publik terkait pembungkaman media massa terkait hak siar dan siaran langsung secara transparan.
Berikut isi tuntutan aksi aliansi mahasiswa Kabupaten Nunukan berkaitan isu daerah:
1. Pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan infrastruktur pendidikan di wilayah Kebupaten Nunukan (Krayan, Kabudaya, Sebatik, dan Nunukan);
2. Kenaikan upah buruh Kabupaten Nunukan;
3. Transparansi tata kelola perumahan DPRD;
4. Transparansi retribusi token listrik ke PJU;
5. Kesejahteraan tenaga medis;
6. Perbaikan tata kelola layanan kesehatan;
7. Membenahi layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kebupaten Nunukan;
8. Transparansi tata kelola kebijakan perpajakan dan retribusi daerah;
9. Mempertanyakan kejelasan tindak lanjut 4 oknum personel Polres yang terlibat dalam kasus pengedaran sabu-sabu;
10. Mempercepat infrastruktur transportasi wilayah Krayan dan Kabudaya;
11. Meminta kejelasan terkait pelabuhan penyebrangan ilegal yang ada di Kabupaten Nunukan;
12. Mempercepat kebijakan tata kelola rumput laut berupa peraturan daerah;
13. Pemerintah Kabupaten Nunukan baik eksekutif maupun legistlatif untuk Bersama-sama mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi di Nunukan yaitu PNN dan STIT;
14. Mempercepat pemerataan Pembangunan kesejahteraan dan kualitas hidup, baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di daerah Kabudaya dan daratan besar Krayan.
