Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas total dalam pengelolaan keuangan daerah. Sorotan utama Fraksi Golkar diarahkan pada deposito APBD Kaltara senilai Rp300 miliar yang saat ini tersimpan di empat bank berbeda.
Sekretaris Fraksi Golkar, Adinata Kusuma, secara terbuka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk menjelaskan penggunaan dan penempatan dana tersebut kepada publik.
Menurut Adinata, keterbukaan pengelolaan dana publik merupakan hak masyarakat. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola agar tercipta kepercayaan dan pemanfaatan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) agar diarahkan sepenuhnya untuk kegiatan yang bersifat produktif, bukan sekadar konsumtif.
“SILPA harus dimanfaatkan untuk proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menumpuk di rekening pemerintah,” tegas Adinata Kusuma.
Politisi muda asal Tarakan ini turut menyarankan agar Pemprov mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta untuk pembangunan infrastruktur.
Adinata menilai, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta melalui CSR dapat membantu mempercepat pembangunan tanpa harus menambah beban anggaran daerah.
“Penggunaan dana CSR yang tepat dapat menjadi solusi tambahan untuk membangun fasilitas publik dan infrastruktur strategis,” kata Adinata Kusuma.
Untuk menjamin akuntabilitas, Fraksi Golkar mendorong Pemprov Kaltara menerapkan mekanisme pelaporan keuangan yang lebih transparan dan rutin.
“Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah kunci agar APBD tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Adinata Kusuma. (adv)
