Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti sejumlah pos anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang dinilai berpotensi menjadi pemborosan. Fraksi tersebut secara tegas meminta agar belanja kegiatan non-esensial segera dipangkas.
Melalui juru bicaranya, H Saleh, Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memangkas habis kegiatan yang dianggap tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat demi menjaga efisiensi fiskal dan kualitas layanan publik.
“Kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebih, dan program non-esensial harus dipangkas. Anggaran tidak boleh habis untuk hal-hal yang tidak produktif,” ujar politisi Demokrat asal Nunukan itu.
Menurut Saleh, pemangkasan belanja konsumtif merupakan keharusan di tengah kondisi fiskal yang menantang. Penghematan ini dinilai vital untuk menciptakan ruang fiskal (anggaran) yang dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Saleh menegaskan bahwa komitmen efisiensi harus ditunjukkan oleh Pemprov.
“Pemprov harus berani tegas. Penghematan bukan pilihan, tapi keharusan,” tandasnya dalam penyampaian pemandangan umum terhadap RAPBD Kaltara 2026. (adv)
