Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN — Di balik semangat belajar siswa dan dedikasi guru di wilayah perbatasan, masih tersimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan.Kondisi itu terlihat jelas saat DPRD Nunukan melakukan inspeksi mendadak ke SD 005 Sungai Limau, Kecamatan Sebatik, Senin (02/02/2026).
Sekolah yang menjadi tumpuan pendidikan dasar masyarakat setempat tersebut harus menghadapi kenyataan pahit.
Sejumlah ruang kelas mengalami kerusakan, bahkan ada bangunan yang terpaksa ditinggalkan karena dinilai membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Ironisnya, gedung yang rusak berat tersebut belum lama dibangun. Pergerakan tanah dan rembesan air menyebabkan struktur bangunan tidak lagi layak digunakan. Aktivitas belajar pun harus disesuaikan dengan keterbatasan ruang yang ada.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono, menilai kondisi tersebut sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan sarana pendidikan di wilayah perbatasan tidak boleh dilakukan setengah-setengah tanpa kajian teknis yang matang.
“Ini bukan sekadar soal bangunan rusak, tapi menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak kita. Sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka,” kata Andi kepada MataKaltara.com, selasa (03/02/2026).
Selain infrastruktur bangunan, aspek keamanan lingkungan sekolah juga menjadi sorotan. Letak sekolah yang berdekatan dengan semak belukar dan kawasan hutan, tanpa pagar pengaman memadai, dinilai berpotensi membahayakan siswa, terutama saat jam istirahat dan pulang sekolah.
Kondisi tersebut diperparah dengan akses jalan menuju sekolah yang rusak dan berlubang. Setiap hari, siswa dan orang tua harus melintasi jalan yang tidak layak, terutama saat musim hujan.
Di tengah keterbatasan itu, para guru tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam mendidik siswa.
DPRD pun mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik yang dinilai tetap menjaga kualitas pembelajaran meski sarana prasarana belum mendukung secara optimal.
Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa dedikasi guru tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda perbaikan fasilitas pendidikan.
Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret melalui Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR agar kondisi sekolah dapat segera dibenahi.
DPRD juga menekankan pentingnya pemerataan perhatian terhadap seluruh sekolah di Kabupaten Nunukan, baik negeri maupun swasta, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Pendidikan adalah hak semua anak. Tidak boleh ada ketimpangan hanya karena faktor lokasi,” tegas Andi.
