Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Isu pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) kembali menjadi sorotan di lingkungan legislatif. Hal ini disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, pada Senin (24/11/2025).
Menurutnya, kondisi fiskal Kaltara saat ini tidak hanya menuntut efisiensi anggaran atau “mengencangkan ikat pinggang”, tetapi juga menuntut evaluasi program-program yang dinilai belum optimal menyentuh kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Nilai nominal PAD kita masih jauh lebih kecil dibandingkan TKD. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Muddain.
Ia menyebutkan sejumlah fraksi di DPRD mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk meningkatkan belanja modal sekaligus memaksimalkan PAD guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal ini bahkan disebut sebagai catatan tahunan DPRD.
“Kita terlalu bergantung pada pusat soal fiskal. Jadi jalan satu-satunya adalah meningkatkan PAD saat ini,” ujarnya.
Optimalisasi PAD, lanjutnya, masih dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan keuangan daerah, penataan regulasi, serta penajaman program-program prioritas agar lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan.
Meski menghadapi tantangan anggaran, Muddain menegaskan bahwa DPRD Kaltara tetap memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dalam Ranperda APBD 2026.
“Masyarakat menunggu sinergi DPRD dan pemerintah. Terutama masyarakat perbatasan, pembangunan jangan sampai melambat hanya karena dana terbatas,” pungkasnya. (adv)
