Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, KALTARA – Komitmen memperkuat layanan pendidikan di wilayah perbatasan kembali ditegaskan DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam pertemuan bersama DPD RI.
Fokus utama pembahasan adalah keterbatasan akses transportasi serta kondisi sejumlah sekolah di kawasan perbatasan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, menilai persoalan transportasi menjadi hambatan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah perbatasan.
Menurutnya, banyak pelajar harus menempuh perjalanan jauh dengan biaya tinggi, bahkan bergantung pada kendaraan pribadi atau tumpangan yang tidak selalu tersedia.
Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat beban keluarga semakin berat.
“Ketika biaya transportasi mahal, orang tua harus memilih antara kebutuhan harian dan biaya pendidikan. Ini situasi yang harus segera dicarikan solusi,” kata Ruman Tumbo kepada MataKaltara.com, Minggu (12/04/2026).
Ruman menambahkan, ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perbatasan masih terasa nyata.
Karena itu, DPRD Kaltara mendorong pengadaan bus sekolah sebagai langkah strategis yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Bus sekolah bukan hanya soal kendaraan, tetapi soal membuka akses dan memastikan anak-anak di perbatasan memiliki kesempatan belajar yang sama,” ujarnya.
Selain transportasi, DPRD Kaltara juga menyoroti kondisi fisik sejumlah sekolah yang membutuhkan rehabilitasi.
Ia menyebut, masih ada sekolah dengan sarana terbatas yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
“Kami ingin sekolah di perbatasan tidak tertinggal dari sisi fasilitas. Lingkungan belajar yang layak adalah hak setiap anak,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan dukungan agar usulan tersebut segera ditindaklanjuti secara administratif.
Ia meminta pemerintah daerah segera menyusun data rinci mengenai kondisi sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Menurutnya, data yang lengkap dan akurat menjadi syarat utama agar usulan pembangunan dapat masuk dalam prioritas program pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus bergerak cepat menyiapkan data. Dengan data yang kuat, peluang dukungan anggaran dari pusat akan semakin besar,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengajuan program dapat dilakukan melalui skema yang tersedia di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Hal ini dinilai penting agar perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayah perbatasan dapat berjalan secara sistematis.
Filep juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, hingga kementerian terkait.
Ia menilai pembangunan pendidikan di kawasan perbatasan membutuhkan kerja bersama dan komitmen jangka panjang.
“Sinergi antar lembaga harus diperkuat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia berharap langkah konkret segera dilakukan agar kesenjangan layanan pendidikan di wilayah perbatasan dapat diperkecil.
“Anak-anak di perbatasan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Ini tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan,” pungkasnya.
