Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Upaya memperkuat tata kelola dan pembangunan kawasan perbatasan terus dilakukan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas Perbatasan (IPKP KPP) Tahun 2025, Rabu (29/10), di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan.
FGD ini menjadi langkah penting dalam pemetaan kondisi aktual infrastruktur dan pelayanan dasar di kecamatan-kecamatan prioritas perbatasan.
Melalui kegiatan ini, BNPP ingin memastikan arah pembangunan wilayah perbatasan lebih terukur, tepat sasaran, dan berbasis data.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi III BNPP Bidang Infrastruktur, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, bersama jajaran pemerintah daerah Nunukan.
Bupati Nunukan Irwan Sabri diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Jabbar, yang membuka kegiatan sekaligus membacakan sambutan Bupati.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan Sabri menegaskan pentingnya IPKP KPP sebagai instrumen untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pembangunan di kawasan perbatasan.
Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, disebut sebagai daerah yang memiliki nilai strategis karena menjadi pintu gerbang sekaligus etalase Indonesia di Kalimantan Utara.
“Nunukan memiliki peran ganda, bukan hanya sebagai wilayah administrasi, tetapi juga sebagai wajah negara di perbatasan. Karena itu, pengelolaan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan menjadi prioritas utama,” ujar Jabbar saat membacakan sambutan Bupati.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.
Dukungan lintas sektor diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Melalui FGD ini, kami berharap lahir rekomendasi kebijakan yang aplikatif, berbasis data, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat perbatasan,” tambah Jabbar.
Sementara itu, Deputi III BNPP, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, menilai kegiatan FGD menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Ia menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
“Data yang kuat akan melahirkan kebijakan yang tepat. Itu yang ingin kita dorong bersama melalui kegiatan ini,” ungkapnya.
