Penulis : Fidelis | Editor : Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN — Sejumlah Anggota DPRD Kaltara gelar pertemuan bersama pihak PT Pertamina Persero di Tarakan. Salah satu yang menjadi sorotan yakni kondisi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan. Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming, dalam forum pertemuan Komisi III DPRD Kaltara bersama pihak PT Pertamina (Persero) di Kota Tarakan.
Arming mengingatkan kembali upaya yang pernah dilakukan sekitar empat tahun lalu untuk mendorong pembenahan distribusi BBM di Kaltara. Saat itu, ia bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara, Deddy Yevri Hanteu Sitorus, membawa Kepala BPH Migas ke wilayah tersebut, hingga ke Mansalong.
Ketika itu, Deddy Sitorus masih duduk di Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan sejumlah BUMN, termasuk di sektor energi. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan adanya perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dan kelancaran distribusi BBM di kawasan perbatasan.
Namun, menurut Arming, kondisi di lapangan saat ini justru memprihatinkan, terutama terkait keberlanjutan Pertashop.
“Saya miris ketika keliling wilayah, melihat beberapa Pertashop di Sebatik, Kabudaya, dan Nunukan yang kini terbengkalai. Awalnya orang membuka Pertashop dengan harapan besar. Modal yang dikeluarkan tidak sedikit, dengan harapan keuntungan yang stabil. Tapi sekarang banyak yang tidak berfungsi, terbengkalai,” ujarnya kepada MataKaltara.com, Kamis (5/3/2026) siang.
Ia menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai kegagalan usaha, melainkan juga menyangkut kepastian distribusi dan pengawasan. Banyak masyarakat yang telah menginvestasikan ratusan juta rupiah untuk mendirikan Pertashop, namun dihadapkan pada ketidakjelasan pasokan.
“Banyak yang berani investasi sampai ratusan juta rupiah. Tapi kalau distribusi tidak jelas dan pengawasan lemah, yang menjadi korban adalah masyarakat dan investor kecil,” kata Arming.
Ia pun meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi BBM di wilayah perbatasan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Jangan sampai program yang awalnya bertujuan membantu masyarakat justru meninggalkan beban baru. Negara harus hadir memberi kepastian,” pungkasnya.
