Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan terus memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga sektor pertanian dari potensi gangguan, khususnya di wilayah perbatasan seperti Krayan, yang dikenal sebagai sentra produksi padi di perbatasan Indonesia–Malaysia.
Meskipun hingga kini belum ditemukan adanya gangguan serius di area persawahan masyarakat, pemantauan rutin tetap dilakukan untuk meminimalisir risiko seperti serangan hama, penyakit tanaman, maupun perubahan kondisi lingkungan yang ekstrem.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Nunukan, Sambiyo, menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan petugas lapangan untuk memperkuat pengawasan dan pelaporan kondisi pertanian secara berkala.
“Sejauh ini belum ada laporan gangguan pada lahan persawahan masyarakat di Krayan. Namun, kami sudah mengimbau petugas agar rutin memantau untuk mitigasi risiko,” ujar Sambiyo kepada MataKaltara.com, Rabu (08/10/2025).
Langkah mitigasi ini dijalankan melalui peran aktif Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di beberapa kecamatan.
Mereka bertugas melakukan observasi, identifikasi gejala penyakit tanaman, dan mendeteksi potensi gangguan sejak dini.
Jika ditemukan indikasi gangguan, laporan akan segera dikirim ke DKPP Nunukan untuk ditindaklanjuti.
Dalam kondisi tertentu, POPT juga dapat melakukan tindakan pengendalian langsung di lapangan, baik menggunakan sarana yang tersedia maupun berkolaborasi dengan petani secara swadaya.
“Kalau stok sarana tersedia, mereka bisa langsung lakukan pengendalian. Tapi bila tidak, biasanya dilakukan bersama petani dengan pembiayaan swadaya,” tambah Sambiyo.
Namun demikian, Sambiyo mengungkapkan bahwa tidak semua kecamatan memiliki petugas POPT aktif. Untuk menutupi kekosongan tersebut, sementara waktu tugas pemantauan dilimpahkan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
“Kendalanya, di beberapa wilayah belum tersedia POPT. Jadi pengawasan sementara dijalankan oleh PPL,” katanya.
Sayangnya, tidak semua PPL memiliki pelatihan teknis khusus dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman.
Untuk itu, DKPP secara bertahap mengirimkan para penyuluh mengikuti pelatihan agar lebih siap menjalankan tugas pengendalian di lapangan.
“Pelan-pelan kami kirim mereka mengikuti pelatihan secara bergilir. Tujuannya agar ke depan semua PPL punya kemampuan dasar dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman,” jelasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Nunukan dalam menjaga ketahanan pangan daerah, terutama di wilayah terpencil yang sangat bergantung pada sektor pertanian seperti Krayan.
