DPRD Kaltara

Tak Hanya UMKM, Warga Nunukan Juga Minta Bantuan Peternakan

×

Tak Hanya UMKM, Warga Nunukan Juga Minta Bantuan Peternakan

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, tidak hanya berkaitan dengan bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam pertemuan bersama komunitas majelis taklim di kediamannya, Jalan Antasari, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026), warga turut menyampaikan kebutuhan dukungan di sektor peternakan hingga kegiatan keagamaan.

Sejumlah peserta mengungkapkan keinginan mendapatkan bantuan usaha untuk menunjang perekonomian keluarga. Selain bantuan bagi pelaku UMKM, aspirasi mengenai bantuan peternakan juga ikut disuarakan.

Dukungan terhadap kegiatan dan anggota majelis taklim turut menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Beragamnya usulan itu memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terpusat pada satu sektor. Ada persoalan ekonomi keluarga, pengembangan usaha produktif, hingga kebutuhan sosial kemasyarakatan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Nasir mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu dicatat dan dipetakan berdasarkan kebutuhan serta tingkat urgensinya.

Menurutnya, setiap usulan harus dilihat berdasarkan kewenangan pemerintah, sehingga upaya memperjuangkannya dapat dilakukan melalui jalur yang tepat.

“Aspirasi masyarakat harus kita lihat satu per satu. Kita petakan mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten, supaya perjuangannya bisa melalui mekanisme yang benar,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara akan diupayakan melalui mekanisme pembahasan di DPRD bersama pemerintah daerah.

Sementara itu, kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten maupun instansi terkait.

Nasir menilai masyarakat pada dasarnya tidak terlalu mempersoalkan tingkatan pemerintahan yang merealisasikan suatu program.

Hal terpenting bagi warga adalah adanya perhatian dan solusi terhadap kebutuhan yang mereka hadapi.

“Wakil rakyat harus mampu menjembatani harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Jangan sampai aspirasi hanya dicatat, kemudian tidak ada upaya tindak lanjut,” ujarnya.

Ia berharap berbagai usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page