Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kalimantan Utara (Kaltara) diingatkan untuk tidak mengabaikan hak masyarakat hukum adat serta kewajiban membangun kemitraan dengan pekebun melalui kebun plasma minimal 20 persen.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin strategis dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang telah disetujui seluruh fraksi DPRD Provinsi Kaltara dalam rapat paripurna.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, menegaskan aktivitas investasi perkebunan harus tetap menghormati keberadaan masyarakat lokal, terutama masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas wilayah dan tanah ulayat.
Menurutnya, pembangunan perkebunan tidak boleh berjalan dengan mengesampingkan hak masyarakat yang telah lebih dahulu hidup dan menggantungkan penghidupan di wilayah tersebut.
“Perusahaan harus menghormati hak masyarakat hukum adat, termasuk melalui proses musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan,” kata Komaruddin kepada MataKaltara.com, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, perlindungan hak masyarakat adat menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda yang berlangsung sejak Februari hingga November 2026 tersebut.
Pansus II memasukkan sejumlah ketentuan untuk memastikan pembangunan perkebunan berjalan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Selain perlindungan hak ulayat, kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui pola plasma atau kemitraan minimal 20 persen juga menjadi poin penting dalam regulasi tersebut.
Komaruddin menegaskan, kewajiban kemitraan tidak boleh hanya menjadi formalitas dalam dokumen perizinan. Perusahaan harus memastikan pelaksanaannya sehingga masyarakat di sekitar wilayah operasional turut memperoleh manfaat dari aktivitas perkebunan.
“Jangan sampai perusahaan berkembang dan memperoleh keuntungan, tetapi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan tidak mendapatkan manfaat yang seimbang. Kewajiban kemitraan harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Selain itu, Ranperda juga mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya mencegah kerusakan lingkungan dan dampak kebakaran lahan akibat aktivitas perkebunan.
Komaruddin meminta Pemprov Kaltara memastikan seluruh ketentuan tersebut diterapkan melalui pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di daerah.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak terjadi pengabaian terhadap hak masyarakat adat maupun kewajiban kemitraan yang telah diatur dalam regulasi.
“Setelah Ranperda disetujui, pemerintah harus memastikan pelaksanaannya. Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan, termasuk menghormati hak masyarakat dan memenuhi kewajiban kemitraan,” ujarnya.
Ia berharap regulasi tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara perusahaan dan masyarakat. Investasi perkebunan tetap dapat berkembang, tetapi hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan pekebun harus tetap menjadi perhatian.
DPRD Kaltara juga mendorong penguatan hilirisasi agar hasil perkebunan memiliki nilai tambah dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah maupun masyarakat.












