Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Di tengah bayang-bayang penurunan kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan memilih untuk tidak berhenti bergerak. Justru dari dataran tinggi Krayan, Bupati Nunukan, Irwan Sabri, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus dijawab dengan strategi dan keberanian menentukan prioritas pembangunan.
Pesan itu disampaikan Irwan Sabri saat bertemu para camat, kepala desa dan kepala adat se-Krayan Raya dalam ramah tamah di Gedung Serbaguna Long Bawan, Senin (17/08/2026), setelah mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi. Bagi pemerintah daerah, forum itu menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi keuangan daerah sekaligus mendengar berbagai kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Irwan Sabri mengungkapkan, APBD Kabupaten Nunukan yang pada 2025 berada di kisaran Rp1,9 triliun diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1,4 triliun pada 2027.
Penurunan tersebut membuat pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan pembangunan yang akan dikerjakan.
Namun, Bupati memastikan kondisi fiskal tidak boleh membuat pemerintah kehilangan semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tidak mungkin mengeluh terus. Kita harus punya strategi,” kata Irwan kepada MataKaltara.com, Rabu (19/08/2026).
Menurutnya, seluruh kebutuhan pembangunan pada dasarnya penting. Namun dalam situasi anggaran terbatas, pemerintah harus mampu menentukan mana yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Krayan Tak Boleh Terpinggirkan
Salah satu sektor yang mendapat perhatian serius adalah infrastruktur jalan.
Irwan Sabri menyebut pembangunan ruas Lembudud–Kurid menjadi salah satu rencana yang akan didorong melalui skema multiyears pada 2027–2029.
Langkah tersebut dinilai penting karena persoalan konektivitas masih menjadi salah satu tantangan utama masyarakat Krayan.
“Kita wajib di tahun 2027 membuat proyek multiyears karena Krayan betul-betul sangat membutuhkan infrastruktur yang baik,” ujarnya.
Perhatian pemerintah juga diarahkan terhadap sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan berat.
Pemkab Nunukan melalui BPBD mengalokasikan sekitar Rp983 juta dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kerusakan. Dari 13 jembatan yang mengalami kerusakan berat, lima di antaranya telah mendapatkan intervensi pemerintah daerah melalui kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Bagi Irwan Sabri, persoalan kewenangan tidak boleh menjadi penghalang pemerintah daerah untuk menunjukkan kepedulian kepada masyarakat.
Hal itu termasuk terhadap kondisi jalan di Long Layu, Krayan Selatan, yang menjadi perhatian publik.
Meskipun ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, Irwan menegaskan masyarakat yang menggunakan jalan tersebut tetap merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Nunukan.
“Kawasan Krayan adalah masyarakat saya. Walaupun jalan tersebut jalan provinsi, saya merasa masyarakat saya membutuhkan perhatian,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga tengah berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara lebih dari Rp10 miliar untuk menangani sejumlah ruas jalan rusak berat.
Sementara itu, pada 2027 pemerintah pusat disebut menyiapkan sekitar Rp30 miliar melalui IJB untuk penanganan ruas jalan di Krayan yang berstatus jalan nasional.
Irwan berharap dukungan lintas pemerintahan tersebut dapat berjalan secara bertahap dan saling melengkapi.
17 Program Unggulan Tetap Dikawal
Di tengah penurunan fiskal, Bupati juga memastikan sejumlah program yang menjadi bagian dari janji politik bersama Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, tetap dikawal.
Ia menyebut penyaluran alat berat, seragam sekolah, program satu desa satu program unggulan hingga beasiswa sebagai bagian dari program yang telah mulai direalisasikan.
Untuk beasiswa, Irwan mengakui kuota pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pemerintah tetap berupaya mempertahankan pelaksanaan 17 program unggulan.
“Sedikit banyaknya apa yang menjadi janji kami bersama Pak Hermanus sudah kami wujudkan dalam 17 program unggulan,” jelasnya.
Menurut Irwan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Koordinasi dan kemampuan seluruh perangkat pemerintahan dalam membaca kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor penting.
Karena itu, ia meminta camat dan kepala desa tidak berjalan sendiri-sendiri.
Camat diminta menjadi penghubung pemerintah daerah dengan masyarakat di kecamatan, sementara kepala desa harus mampu menyerap dan menyampaikan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
“Kalau kita bisa bersatu, berkoordinasi dan bergandengan tangan, tidak ada masalah yang sulit kita selesaikan. Semua masalah dapat kita pecahkan,” tuturnya.
Media Sosial Jangan Jadi Sumber Konflik
Selain pembangunan, Irwan Sabri turut mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas daerah di tengah derasnya arus informasi digital.
Menurutnya, media sosial dapat menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif. Namun, apabila digunakan tanpa kehati-hatian, informasi yang belum terverifikasi justru dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Karena itu, ia meminta camat dan kepala desa melakukan klarifikasi terlebih dahulu apabila menerima informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.
“Kalau ada hal yang perlu kita klarifikasi dan belum kita ketahui kebenarannya, penting bagi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi dan berdiskusi,” imbuhnya.
Pesan serupa disampaikan Kapolres Nunukan yang meminta pemerintah desa segera berkoordinasi dengan aparat keamanan apabila muncul persoalan di wilayah masing-masing.
Keterbatasan jumlah personel, khususnya di wilayah Krayan, membuat keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Media sosial pun diharapkan menjadi ruang untuk menyebarkan informasi yang benar, positif dan membangun persatuan.
DPRD: Pemerintah Harus Hadir Secara Nyata
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Ryan Antoni, menilai pembangunan di wilayah perbatasan membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan di atas kertas, tetapi juga bukti nyata kehadiran pemerintah di lapangan.
“Yang kami harapkan adalah perhatian pemerintah. Kehadiran pemerintah itu harus konkret dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan di Long Bawan itu akhirnya menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan: pemerintah daerah dengan pemerintah desa, tokoh adat, aparat keamanan dan masyarakat.
Di tengah kemampuan anggaran yang semakin terbatas, pesan yang dibawa Bupati Irwan Sabri cukup jelas: pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena anggaran menyusut. Prioritas harus ditentukan, koordinasi harus diperkuat, dan setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi Krayan yang berada di kawasan perbatasan dan memiliki tantangan geografis tersendiri, kehadiran pemerintah bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat merasakan bahwa pembangunan dan pelayanan negara benar-benar hadir di tengah mereka.
