Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memastikan akan membawa berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat perbatasan ke Sidang ke-28 Kelompok Kerja Bersama (KK/JKK) Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara–Sabah Tahun 2026.
Dari berbagai agenda yang akan disuarakan, kebutuhan infrastruktur dan konektivitas menjadi isu paling mendesak.
Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, Nunukan menilai pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa lagi berjalan dengan pola yang lambat.
Infrastruktur yang belum memadai dinilai masih menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi sekaligus akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan forum Sosek Malindo merupakan kesempatan strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan persoalan nyata yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Bupati Nunukan Irwan Sabri memberikan arahan agar berbagai kebutuhan masyarakat perbatasan dapat menjadi perhatian dalam forum ini. Kami ingin pembahasan yang dilakukan tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi mampu mendorong lahirnya langkah konkret,” kata Robby kepada MataKaltara.com, Senin (27/07/2026).
Menurut Robby, salah satu persoalan yang terus menjadi perhatian adalah konektivitas antarkawasan.
Akses transportasi yang belum optimal masih berdampak pada tingginya biaya distribusi barang, terbatasnya mobilitas masyarakat, hingga belum maksimalnya pengembangan potensi ekonomi di kawasan perbatasan.
Ia menilai pembangunan jalan, sarana transportasi, dan jaringan pendukung lainnya harus menjadi prioritas karena menjadi fondasi bagi berkembangnya sektor lain, mulai dari perdagangan, pendidikan, kesehatan hingga investasi.
“Kalau akses semakin baik, aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat, pelayanan publik menjadi lebih mudah dijangkau, dan masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Pemkab Nunukan juga akan mendorong penguatan kerja sama ekonomi lintas batas. Potensi perdagangan, usaha mikro, sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata dinilai memiliki peluang besar apabila didukung konektivitas yang memadai dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat perbatasan.
Robby menegaskan pembangunan kawasan perbatasan tidak lagi hanya dipandang dari sisi pengamanan wilayah. Lebih dari itu, perbatasan harus dibangun sebagai kawasan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Karena itu, pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui infrastruktur yang layak, pelayanan yang mudah diakses, dan peluang ekonomi yang semakin terbuka,” pungkasnya.
Pemkab Nunukan berharap Sidang ke-28 Sosek Malindo mampu menghasilkan kesepahaman yang dapat diterjemahkan ke dalam program nyata, terutama untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
