DPRD Kaltara Dorong Penguatan Keamanan Perbatasan, Koordinasi Lintas Instansi Ditekankan

oleh

Penulis: Arfan | Editor: Fidelis

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR — DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya penguatan keamanan di wilayah perbatasan sebagai garda terdepan kedaulatan negara. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Hamka, yang menyoroti perlunya sinergi lebih kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi teknis lainnya.

“Pengamanan perbatasan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi lintas instansi harus diperkuat, karena tantangan di kawasan perbatasan selalu dinamis dan kompleks,” tegas Hamka.

Ia menjelaskan, wilayah perbatasan Kaltara memiliki karakteristik sensitif, mulai dari potensi perdagangan ilegal, penyelundupan barang, aktivitas lintas batas tanpa dokumen, hingga kerentanan sosial ekonomi masyarakat perbatasan. “Dengan kondisi wilayah yang luas dan akses yang tidak mudah, sinergi antar instansi adalah kunci utama menjaga keamanan dan stabilitas,” ujarnya.

Hamka juga menekankan bahwa pengamanan perbatasan tidak hanya menjadi tugas aparat, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. “Kita perlu melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga negara. Mereka paling paham dinamika lokal, sehingga pendekatan kolaboratif sangat penting,” katanya.

Selain aspek keamanan, DPRD juga meminta pemerintah meningkatkan investasi pada infrastruktur dasar di kawasan perbatasan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. “Semakin tertata pembangunan di perbatasan, semakin kuat pula ketahanan wilayah kita. Keamanan akan lebih efektif jika masyarakatnya sejahtera,” terangnya.

Hamka menambahkan bahwa peningkatan kapasitas pos pengawasan serta percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang masih dalam tahap perencanaan harus menjadi prioritas. “Keberadaan PLBN modern akan memperkuat kontrol negara dan meminimalkan aktivitas ilegal. Ini harus kita dorong bersama,” imbuhnya.

DPRD Kaltara memastikan pihaknya akan terus mengawal kebijakan penguatan perbatasan melalui fungsi legislasi dan pengawasan. “Komitmen kami jelas: perbatasan Kaltara harus aman, tertib, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *