Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Kaltara Tegaskan Dukungan Penuh untuk Seluruh Usulan Anggaran Dinas Kesehatan di APBD 2026
Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan seluruh usulan anggaran yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara dalam pembahasan APBD 2026 akan didukung sepenuhnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsudin Arfah, pada Selasa (2/12/2025).
Syamsudin menegaskan bahwa setiap program kesehatan masuk kategori kebutuhan krusial, sehingga tidak ada satu pun usulan dari Dinkes yang dipangkas. Menurutnya, Dinkes adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus memperoleh prioritas maksimal dalam penganggaran.
“Yang diprioritaskan itu memang di Dinas Kesehatan. Dinas ini harus jalan. Dan saya lihat semua yang mereka masukkan itu nggak ada yang kami kurangin. Artinya, semua kami support,” ujarnya.
Meski begitu, Syamsudin menyebut masih ada dua pekerjaan rumah (PR) besar yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu:
- Rumah sakit dan infrastruktur penunjang,
- Insentif dokter spesialis,
- Pembangunan fasilitas oksigen, serta
- Pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 40 miliar.
DAK tersebut mensyaratkan dana pendamping sebesar Rp 2,5 miliar dari daerah. Namun hingga kini, anggaran pendamping tersebut belum masuk dalam rencana anggaran. Syamsudin menegaskan bahwa kebutuhan ini harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dasar.
“Itu yang belum masuk dan memang sangat penting, makanya kami anggap itu sebagai prioritas,” tambahnya.
Selain itu, Komisi IV juga mendorong agar program perlindungan pekerja rentan terhadap BPJS Kesehatan bisa diakomodasi. Program dengan kebutuhan anggaran Rp 2 miliar untuk enam bulan tersebut diketahui belum tercantum dalam pagu anggaran.
“Di Dinas Kesehatan, BPJS kesehatan sebesar Rp 20 miliar sudah masuk. Tapi untuk pekerja rentan yang Rp 2 miliar itu belum. Ini juga harus jadi perhatian,” jelas Syamsudin.
Lebih lanjut, ia berharap pelayanan kesehatan di Kaltara dapat berjalan lebih maksimal pada 2026, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Ia menilai perbaikan layanan sangat bergantung pada kesiapan anggaran, sehingga pihaknya menargetkan realisasi optimal dapat terlihat pada triwulan II tahun anggaran 2026.
“Mudah-mudahan triwulan kedua 2026 anggaran bisa berjalan baik. Ada beberapa hal yang akan kita support, sama seperti sektor pendidikan,” pungkasnya. (adv)
