Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti alokasi anggaran Rp150 miliar dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan jembatan Malinau – Krayan. DPRD menilai dana tersebut masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur akses perbatasan secara keseluruhan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltara, Agus Salim, menegaskan kondisi di lapangan tidak memungkinkan jika pembangunan hanya mengandalkan anggaran terbatas. Akses utama masyarakat di perbatasan, termasuk jalan dan jembatan, membutuhkan penanganan komprehensif karena melintasi kawasan dengan medan sulit dan rawan kerusakan.
“Dana Rp150 miliar itu masih jauh dari cukup. Kami mendorong agar anggarannya ditingkatkan sampai Rp500 miliar. Itu bukan hanya untuk jembatan, tapi juga seluruh infrastruktur pendukung seperti badan jalan, irigasi, hingga syiring atau penahan tebing,” kata Agus Salim, Minggu (23/11/2025).
Agus Salim menjelaskan, meskipun pembangunan jembatan menyedot sebagian besar anggaran, pekerjaan besar lainnya seperti penataan struktur tanah, penguatan tebing, dan drainase yang baik tidak boleh diabaikan. Hal ini krusial agar jalan tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
Ia menekankan bahwa Pemerintah harus melihat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai sebuah paket besar, bukan proyek yang dipisah-pisah.
“Kalau pembangunan dilakukan potong-potong, biaya perawatannya bakal lebih besar. Apalagi kondisi jalan kalau sudah dibangun tapi tidak dituntaskan, sering dibiarkan begitu saja dan akhirnya rusak lagi. Ini justru menambah beban anggaran,” ujarnya.
DPRD Kaltara berpendapat, lebih baik pembangunan diselesaikan dalam satu paket besar untuk efisiensi dan ketahanan hasil, daripada terus mengeluarkan anggaran untuk perbaikan setiap tahunnya.
Lebih lanjut, Agus Salim menilai tambahan anggaran hingga Rp500 miliar bukanlah angka yang berlebihan mengingat urgensi kebutuhan masyarakat perbatasan. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses ekonomi, mempermudah mobilitas barang dan orang, sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Ini bukan semata soal proyek. Ini soal bagaimana negara hadir untuk masyarakat perbatasan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu kami dorong betul agar anggaran tahun 2026 diperbesar,” tandasnya. (adv)
