Penulis:Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Mesin pembahasan Rancangan APBD 2026 di Kalimantan Utara (Kaltara) telah dipanaskan. DPRD Kaltara langsung memasang “alarm” selektivitas program, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar tidak asal memasukkan kegiatan ke dalam anggaran, mengingat kondisi keuangan daerah yang kini mengalami pemangkasan.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa Pemprov wajib memperketat prioritas karena ruang fiskal Kaltara tidak cukup longgar.
“Pemerintah harus lebih selektif untuk menjalankan program-programnya, mengingat anggaran kini terbatas,” kata Achmad Djufrie, Jumat (21/11/2025).
Pihak DPRD Kaltara ingin melihat dengan jelas kerangka struktur awal anggaran yang disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Struktur inilah yang akan menjadi dasar untuk memilah program mana yang layak dipertahankan dan mana yang harus direvisi.
“Yang kita lihat pertama itu strukturnya dulu. Dari situ baru kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang perlu dibenahi atau ditambah,” ujarnya.
DPRD Kaltara menekankan bahwa program yang lolos harus benar-benar memiliki dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan rutin atau seremonial yang menghabiskan anggaran setiap tahun.
“Kita meminta pemerintah memprioritaskan program-program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Dengan keuangan yang sangat terbatas, itu yang harus dilaksanakan,” tegasnya.
Achmad Djufrie memastikan bahwa DPRD Kaltara siap memberikan dukungan penuh, asalkan program yang diajukan pemerintah menyentuh kebutuhan publik, bukan proyek tanpa urgensi yang jelas.
Dengan proses pembahasan yang kini mulai mengerucut, DPRD berkomitmen akan mengawal ketat agar APBD 2026 yang tersusun tidak hanya rapi di atas kertas, tetapi juga efektif dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kaltara.
“Sudah menjadi tugas kita melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap APBD dan memastikannya bahwa ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltara,” tandasnya. (adv)
