Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera memperluas akses internet bagi masyarakat. Fokus utama dorongan ini adalah mengatasi wilayah yang masih termasuk blank spot.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh warga, termasuk pelajar dan guru di daerah terpencil, dapat menikmati layanan digital secara merata, seperti pendidikan online dan akses informasi publik.
Anggota Komisi I DPRD Kaltara, H. Ladullah, mengakui bahwa meskipun Pemda telah memulai pemasangan layanan internet berbasis satelit (seperti Starlink) di beberapa wilayah, masih banyak daerah yang menghadapi kendala jaringan serius.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Nunukan ini menyebut, keterbatasan jaringan ini secara langsung berdampak pada akses pendidikan digital, layanan administrasi, dan informasi bagi warga di daerah terpencil.
“Beberapa daerah agak sulit mendapat jaringan, termasuk di Bulungan. Di kota-kota tertentu, jaringan masih belum aktif atau ada blank spot. Sementara di Krayan, Nunukan, jaringan sudah terkoneksi dan setiap sekolah sudah memiliki Starlink,” ungkapnya.
Ladullah menekankan, percepatan perluasan jaringan internet membutuhkan tindakan nyata dan koordinasi yang kuat antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Menurutnya, fokus utama adalah memastikan setiap sekolah, desa, dan fasilitas publik di daerah terpencil terhubung ke internet.
“Jika pemerintah bergerak cepat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, semua kendala bisa segera diatasi. Anggaran besar pun tidak akan efektif tanpa tenaga ahli yang memadai. Sponsor atau sumber dana lain juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses internet di seluruh wilayah,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Ladullah juga menyoroti pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia. Ia berpendapat bahwa ketersediaan koneksi saja tidak cukup jika masyarakat dan tenaga pengajar belum mampu memaksimalkan penggunaannya.
“Masalahnya bukan soal biaya. Kalau SDM belum siap, anggaran besar pun tidak akan maksimal. Setiap sekolah di daerah terpencil perlu memiliki koneksi yang andal agar pelajar mendapat kesempatan belajar setara dengan wilayah lain,” jelasnya.
Komisi I juga mengingatkan perlunya evaluasi berkala dan pemeliharaan jaringan. Hal ini penting untuk memastikan akses internet yang dibangun dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan, tidak hanya tersedia di awal.
“Kami mendorong pemerintah daerahnya juga berperan, jadi memastikan seluruh daerah terluar dapat terhubung dengan jaringan internet andal, sehingga kesenjangan digital antara wilayah kota dan daerah terpencil dapat segera berkurang,” pungkas Ladullah. (adv)
