Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Kebijakan efisiensi besar-besaran yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui pemotongan dana transfer ke daerah mulai menimbulkan kekhawatiran serius di Kalimantan Utara (Kaltara). Dampak signifikan diprediksi akan terasa pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara untuk tahun 2026.
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, H. Muddain, S.T, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk fokus dan mengutamakan program-program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Kendati terjadi efisiensi besar-besaran saat ini, tetap acuannya adalah RPJMD, visi misi kepala daerah,” tegas Muddain di Tarakan.
Politisi Partai Demokrat ini menekankan bahwa DPRD memiliki tugas mengawal, sementara kewenangan penuh atas penetapan program dan kegiatan prioritas berada di tangan Gubernur Kaltara. “Jadi saya berharap Pemprov Kaltara dapat mengutamakan kebijakan-kebijakan yang prioritas,” sambungnya.
Muddain mengakui bahwa dampak dari efisiensi anggaran pusat telah menyebabkan pergeseran angka yang sangat signifikan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kaltara 2026.
Pemprov Kaltara sebelumnya memperkirakan RAPBD berada di angka Rp 3,1 triliun. Namun, dengan adanya pemotongan dana transfer ke daerah, proyeksi terbaru menunjukkan angka tersebut diprediksi anjlok hingga hanya mencapai sekitar Rp 2,2 triliun.
Untuk merespons kondisi ini, pembahasan RAPBD Kaltara tahun 2026 telah dijadwalkan dimulai secara maraton.
- Agenda awal dimulai pada 17 November dengan penyampaian nota penjelasan RAPBD Kaltara.
- Proses pembahasan akan dilanjutkan secara intensif hingga rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2026 ditetapkan menjadi Perda. (adv)
