Penulis:Fidelis | Editor:Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 menuai beragam masukan kritis dari tiga fraksi di DPRD Nunukan.
Fraksi Partai Hanura, PKS, dan Demokrat menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna, Rabu (23/07/2025), dengan fokus pada urgensi pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan.
Fraksi Hanura Tekankan Mutu Pembangunan dan Pelayanan Dasar
Anggota DPRD Nunukan Fraksi Hanura, Tri Wahyuni, menyatakan mendukung keberlanjutan pembahasan Raperda, namun dengan sejumlah catatan penting.
Hanura menekankan bahwa peningkatan SDM harus dilakukan tepat sasaran dan menyentuh semua lapisan masyarakat, bukan hanya seremonial.
Pemerintah daerah juga diminta mempercepat dan mempermudah pelayanan publik di kelurahan-kelurahan yang selama ini masih dikeluhkan warga.
“Prioritas pembangunan harus realistis, mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya. Sektor pendidikan dan kesehatan dinilai belum tergarap maksimal, terutama di daerah prioritas,” kata Tri Wahyuni kepada MataKaltara.com.
Fraksi Hanura juga menyoroti krisis air bersih serta lemahnya layanan PDAM yang dinilai belum menjangkau masyarakat kecil secara merata.
“Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah kunci agar kebijakan lebih membumi dan berkelanjutan,” ucapnya.
Fraksi PKS Soroti Ketimpangan Wilayah dan Ancaman Aktivitas Ilegal
Sementara itu, Said Hasan dari Fraksi PKS menyoroti keterlambatan pemerintah daerah mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, strategi ekonomi harus dibarengi dengan mitigasi dampak lingkungan serta diversifikasi sumber pendapatan daerah.
Ketimpangan layanan dasar antar wilayah menjadi isu serius yang butuh strategi terfokus per kecamatan.
“Ancaman aktivitas ilegal di wilayah perbatasan perlu ditanggapi secara serius lewat operasi rutin dan penguatan koordinasi lintas lembaga,” ujar Said Hasan.
Fraksi PKS juga meminta agar 17 arah kebijakan dalam RPJMD tidak hanya retoris, tapi terwujud dalam indikator konkret per wilayah.
Fraksi Demokrat Desak Pemerataan dan Kebijakan Berpihak pada Wilayah Tertinggal
Pandangan umum selanjutnya disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Gad Khaleb. dia mengkritik tajam kesenjangan pembangunan antar wilayah di Nunukan, utamanya Krayan dan Sebatik yang dinilai tertinggal dibanding wilayah kota.
“Distribusi ‘kue’ pembangunan jangan hanya berdasarkan pendekatan politik. harus ada keadilan sosial,” tutur Gad Khaleb.
Fraksi Demokrat juga meminta reformasi kebijakan beasiswa yang dinilai diskriminatif terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pemerintah daerah harus mendukung anak-anak dari wilayah terluar agar dapat mengakses pendidikan tinggi, terutama di bidang kedokteran, untuk mengatasi krisis tenaga medis di daerah 3T,” tambah Gad Khaleb.
Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya intervensi nyata terhadap sektor pertanian dan UMKM, serta pembangunan pusat ekonomi baru yang lebih manusiawi.
“Kami mendorong dukungan penuh terhadap wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Kabudaya, Sebatik, dan Krayan, sembari menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
