Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Yuniar Aspiati membuka kegiatan Workshop Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota se-Kaltara yang digelar di Ruang Crown 1, Hotel Royal, Rabu (26/11/2025) pagi.
Dalam sambutannya, Yuniar menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapabilitas pengawasan terhadap berbagai program strategis nasional maupun daerah.
Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.
“Pengawasan yang kuat bukan bertujuan mencari kesalahan, tetapi memastikan keberhasilan program. Integritas dan profesionalisme menjadi pilar utama kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” kata Yuniar kepada MataKaltara.com, rabu (26/11/2025).
Yuniar menekankan bahwa fungsi pengawasan kini memiliki peran lebih luas, bukan hanya memastikan kepatuhan aturan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan bahwa APIP diarahkan untuk memperkuat empat agenda utama.
Pertama, pengawasan dan audit Program Strategis Nasional (PSN), terutama percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan rumah sakit daerah, serta pembangunan infrastruktur jalan perbatasan.
Kedua, optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) DAU, yang menekankan aspek transparansi, konsistensi belanja wajib, dan monitoring anggaran secara real-time.
Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan dan review dokumen perencanaan daerah.
“APIP diminta memastikan dokumen perencanaan konsisten, akurat, dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Keempat, penguatan peran APIP sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 untuk mempercepat penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan proyek strategis.
Melalui workshop ini, Yuniar berharap kompetensi APIP dapat semakin meningkat, terutama dalam pemanfaatan teknologi, pengelolaan data, serta penguatan kolaborasi antarinstansi.
“Dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, APIP, dan seluruh pemangku kepentingan, kualitas pengawasan akan semakin meningkat demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
