Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mengalokasikan anggaran Subsidi Ongkos Angkutan (SOA) Penumpang Udara sebesar Rp 8,4 miliar pada tahun 2026.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Krayan, yang selama ini bergantung pada akses transportasi terbatas.
Subsidi tersebut dialokasikan untuk penerbangan perintis rute Nunukan–Long Bawang dan Nunukan–Binuang. Kedua jalur ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat Krayan menuju pusat pemerintahan, layanan pendidikan, serta fasilitas kesehatan di Nunukan.
Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah, menegaskan bahwa program SOA bukan sekadar bantuan transportasi, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
“Subsidi ini sangat membantu warga Krayan yang selama ini terbebani biaya tiket pesawat yang mahal. Dengan harga yang lebih terjangkau, akses ke Nunukan menjadi jauh lebih mudah dan cepat,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Rabu (7/1/2026).
Ia menjelaskan, sebelum adanya subsidi penerbangan, perjalanan dari Krayan ke Nunukan kerap memakan waktu berhari-hari melalui jalur darat dan sungai, dengan risiko cuaca ekstrem serta biaya yang tidak sedikit.
Kondisi tersebut kerap menyulitkan warga, terutama bagi pelajar dan pasien yang membutuhkan penanganan medis lanjutan.
“Sekarang perjalanan bisa ditempuh hanya dalam hitungan jam. Ini sangat membantu anak-anak sekolah dan pasien rujukan. Akses terhadap layanan dasar menjadi lebih layak dan manusiawi,” ujarnya.
Selain berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, Arpiah menilai subsidi penerbangan perintis juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian masyarakat Krayan.
Dengan ongkos perjalanan yang lebih terjangkau, aktivitas perdagangan, jasa, serta pengembangan potensi lokal diyakini akan semakin meningkat.
“Kalau akses sudah terbuka, ekonomi pasti ikut bergerak. Krayan memiliki banyak potensi, dan transportasi adalah kunci untuk mengembangkannya,” tuturnya.
Meski demikian, DPRD Nunukan mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran subsidi secara tepat sasaran dan profesional.
Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, maskapai penerbangan, serta pihak terkait agar program berjalan optimal tanpa kendala teknis maupun administratif.
“Jangan sampai ada masalah pengelolaan yang justru menghambat masyarakat memanfaatkan fasilitas ini,” tegas Arpiah.
Pemkab Nunukan menargetkan program SOA Penumpang Udara berjalan sepanjang tahun 2026 dengan evaluasi secara berkala.
DPRD Nunukan pun memastikan akan mengawal pelaksanaan program tersebut agar sesuai dengan tujuan awal.
“Ini bukan hanya soal penerbangan, tetapi tentang kehadiran negara di wilayah perbatasan. Harapannya, Krayan semakin terhubung dengan Nunukan dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
