Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN — Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Nunukan, muncul harapan besar dari masyarakat pesisir stabilnya harga rumput laut dan membaiknya infrastruktur penunjang.
Harapan itu disuarakan Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul. Ia menyebut, peringatan HUT ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan yang selama ini menjadi tumpuan hidup ribuan warga pesisir.
“Rumput laut bukan sekadar komoditas, tapi nafas ekonomi bagi masyarakat di pesisir. Kalau harga tidak stabil, ekonomi mereka pun terguncang,” ucap Fajrul saat ditemui MataKaltara.com, Senin (13/10/2025) siang.
Menurut Fajrul, fluktuasi harga yang masih terjadi menunjukkan lemahnya sistem perlindungan terhadap komoditas unggulan ini.
Saat ini, harga rumput laut berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram, setelah sempat menyentuh Rp15.000.
“Naik turun terus tidak bisa ditebak, Kalau ada Perda yang mengatur, kita bisa bantu jaga stabilitas harga dan petani bisa lebih tenang,” tegasnya.
Infrastruktur Masih Jadi PR
Tak hanya soal harga, Fajrul juga menyoroti kondisi infrastruktur di daerah pesisir yang menurutnya masih jauh dari layak.
Jalan jeramba (akses menuju tambak dan area budidaya) banyak yang rusak, memperlambat aktivitas nelayan dan petani rumput laut.
“Jalan rusak, jembatan reyot. Padahal itu jalur ekonomi mereka. Pemerintah harus hadir di situ, jangan dibiarkan,” kata Fajrul.
Ia menyebut, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan jika fasilitas dasar masyarakat pesisir tidak diperhatikan.
Perda Masih Dalam Bayangan
Meski DPRD siap mendukung, Fajrul mengaku hingga saat ini belum ada pengajuan resmi dari pihak eksekutif untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang stabilitas harga rumput laut.
“Belum masuk ke kami. Tapi kami terus dorong. Semakin cepat, semakin baik,” ujarnya.
Fajrul menyebutkan, Nunukan memiliki ribuan keluarga yang hidup dari budidaya rumput laut, sehingga regulasi ini sangat mendesak.
Bantuan Jangan Mandek
Lebih jauh, Fajrul meminta agar program bantuan bibit, alat budidaya, dan pelatihan bagi para petani rumput laut tetap dilanjutkan secara konsisten.
Ia mengingatkan agar program yang sudah berjalan tidak terhenti akibat pergantian kepemimpinan atau kebijakan.
“Banyak dari mereka yang bergantung pada bantuan ini. Kalau distop, akan terasa sekali dampaknya,” ucapnya.
Soroti Alur Pelayaran yang Tumpang Tindih
Selain isu ekonomi, Fajrul juga menyoroti pentingnya penataan alur pelayaran. Ia menyebut masih ada tumpang tindih antara jalur kapal dengan lokasi budidaya rumput laut yang bisa membahayakan keselamatan dan merusak hasil budidaya.
“Perlu koordinasi yang serius antara pemerintah daerah dan provinsi untuk menyelesaikan ini. Jangan sampai konflik lahan laut ini jadi masalah besar,” tuturnya.
Pembangunan Harus Merata
Menutup pernyataannya, Fajrul mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Nunukan harus menyentuh semua lapisan, bukan hanya terpusat di kota.
“Ekonomi yang sehat harus dirasakan sampai ke pinggiran. Jangan hanya di pusat saja. Pesisir itu punya potensi besar, tinggal kita mau serius atau tidak,” pungkasnya.
