Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menghadiri kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang disampaikan oleh Ust. Alifudin, Anggota MPR RI, pada Selasa (03/03/2026).
Kegiatan tersebut dinilai sangat relevan bagi Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan yang berada di garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam pemaparannya, Ust. Alifudin menjelaskan secara ringkas keterkaitan Empat Pilar MPR RI dengan nilai-nilai dakwah dan kehidupan kebangsaan. Ia menekankan bahwa Pancasila sejatinya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan tauhid, keadilan, dan kemanusiaan.
Selain itu, ia juga menguraikan pentingnya komitmen terhadap Undang-undang Dasar 1945 sebagai bagian dari pendidikan politik dan penguatan konstitusionalisme.
Menurutnya, kepatuhan terhadap konstitusi merupakan landasan utama dalam membangun sistem politik yang sehat dan bertanggung jawab.
“Nasionalisme dan religiusitas bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan dalam membangun bangsa, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga identitas dan kedaulatan negara,” ucapnya.
Pada bagian akhir, Ust. Alifudin juga menyinggung pentingnya semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam pendekatan dakwah yang inklusif.
“Penghargaan terhadap keberagaman menjadi kunci menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan Arpiah menyampaikan bahwa materi yang disampaikan sangat kontekstual dengan kondisi Nunukan sebagai wilayah perbatasan.
“Apa yang disampaikan Ust. Alifudin sangat relevan bagi masyarakat Nunukan. Sebagai daerah perbatasan, Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus sensitif. Karena itu, penguatan pemahaman terhadap Empat Pilar MPR RI bukan sekadar penting, tetapi menjadi kebutuhan mendesak agar semangat nasionalisme masyarakat perbatasan tetap kokoh,” ujar Arpiah.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Nunukan tidak hanya perlu diperkuat dari sisi ekonomi dan sosial, tetapi juga secara ideologi dan rasa kebangsaan.
“Kita ingin masyarakat Nunukan tidak hanya kuat secara ekonomi dan sosial, tetapi juga kuat secara ideologi dan rasa kebangsaan. Empat Pilar harus hidup dalam praktik keseharian masyarakat perbatasan,” tegas Arpiah.
Arpiah juga menilai bahwa penguatan Empat Pilar dengan pendekatan dakwah yang sejuk dan inklusif sangat dibutuhkan untuk menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang heterogen.
“Di wilayah perbatasan, kita harus mampu menunjukkan bahwa religiusitas yang kuat justru memperkokoh nasionalisme, bukan sebaliknya. Sebagai beranda depan NKRI, Nunukan harus menjadi contoh bahwa nilai keislaman, komitmen kebangsaan, dan penghargaan terhadap keberagaman dapat berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Kehadiran Arpiah dalam kegiatan ini menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Nunukan untuk terus mendukung penguatan wawasan kebangsaan, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
