Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NASIONAL – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
Hal ini merupakan bagian bagian dari persiapan tahapan penyusunan dan pengawasan LKPj Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, bersama Ketua Pansus Dino Andrian dan anggota pansus Hamka, Adi Nata Kusuma, Syamsuddin Arfah, serta Ladullah.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain menegaskan konsultasi ini menjadi langkah penting agar proses pembahasan LKPj berjalan sesuai ketentuan dan memiliki dasar evaluasi yang kuat.
Ia menilai sinkronisasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar DPRD memiliki pemahaman yang sama terkait parameter penilaian kinerja kepala daerah.
“Melalui konsultasi ini, kami ingin memastikan seluruh tahapan pengawasan berjalan sesuai regulasi, sehingga rekomendasi DPRD benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah,” kata Muddain kepada MataKaltara.com, Senin (13/04/2026).
Ketua Pansus, Dino Andrian, menyampaikan bahwa arahan teknis dari Kemendagri akan menjadi pedoman dalam memperdalam analisis terhadap laporan kinerja pemerintah provinsi.
“Masukan dari Kemendagri sangat penting agar rekomendasi yang kami susun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur dalam evaluasi LKPj.
“Penilaian kinerja kepala daerah harus berbasis data dan capaian program yang jelas, sehingga DPRD dapat memberikan rekomendasi yang objektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, monitoring dan evaluasi LKPj harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Ia menilai, pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme evaluasi LKPj akan membantu pansus menyusun rekomendasi yang lebih tajam, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
“Koordinasi yang baik akan memperkuat kualitas pengawasan dan mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
