Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Sarasehan Perbatasan yang digelar di Sayn Cafe & Resto, Kabupaten Nunukan, Jumat (27/03/2026), menjadi ruang strategis lahirnya gagasan besar terkait pengelolaan wilayah tapal batas negara.
Forum ini tidak hanya membedah persoalan klasik, tetapi juga mendorong solusi konkret mulai dari penguatan infrastruktur hingga pembentukan kementerian khusus perbatasan.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi redaksi koranborneo.com, DPD KNPI Kalimantan Utara dan Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) se-Jabodetabek ini mengusung tema “sinkronisasi pengelolaan tapal batas demi stabilitas, kepastian hukum, dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan”.
Mewakili Bupati Nunukan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Amin, menegaskan bahwa persoalan perbatasan merupakan isu dinamis yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.
“Pembahasan mengenai wilayah perbatasan tidak pernah selesai. Selalu berkembang, baik dari sisi sosial masyarakat maupun regulasi dan kebijakan negara,” kata Muhammad Amin kepada MataKaltara.com, Senin (30/03/2026).
Menurutnya, meski dalam satu dekade terakhir pemerintah telah memberi perhatian lebih, tantangan seperti kesenjangan pembangunan, keterbatasan akses, dan disparitas wilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Pemerintah daerah, lanjut Amin, terus berupaya menghadirkan solusi melalui program subsidi ongkos angkut, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan sarana dasar.
Namun, ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan gagasan.
Dorong Jalan Perbatasan Jadi Kewenangan Pusat
Menjawab aspirasi peserta, Amin menyebut bahwa pengelolaan jalan di wilayah perbatasan idealnya ditingkatkan menjadi jalan nasional.
“Seperti di Krayan, kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Jika dialihkan menjadi jalan nasional, pembangunan dan pemeliharaan bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Master Plan Perbatasan Segera Disusun
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menggagas penyusunan master plan pengembangan kawasan perbatasan yang telah mendapat persetujuan Bupati Nunukan.
Master plan tersebut akan melibatkan sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UGM, Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga.
“Kami ingin pembangunan perbatasan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dokumen strategis tersebut akan mencakup sinkronisasi tata kelola batas wilayah, kepastian hukum, percepatan pembangunan, penguatan kelembagaan, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal dan fungsi PLBN.
Wacana Kementerian Perbatasan Menguat
Gagasan lebih progresif datang dari pemerhati perbatasan, Lumbis, yang menilai pengelolaan kawasan perbatasan tidak cukup jika hanya ditangani dalam bentuk badan.
“Harus ada single power. Kita butuh Kementerian Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar agar pengelolaan dari hulu ke hilir lebih terarah,” tegasnya.
Menurutnya, kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan membutuhkan kelembagaan yang kuat dan fokus agar pembangunan tidak berjalan parsial.
Realitas Lapangan Masih Berat
Di sisi lain, Direktur/Pimpinan Umum koranborneo.com, Kristianto Triwibowo, menyoroti kondisi nyata masyarakat perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Untuk mencapai beberapa wilayah, masyarakat harus melewati arus jeram dan jalan berlumpur. Ini realitas yang tidak bisa diabaikan,” ungkapnya.
Mantan aktivis GMKI Korwil VI (6) itu menambahkan, sarasehan ini menjadi ruang penting untuk merumuskan solusi bersama sekaligus mendorong transparansi pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan.
Ketua panitia, Fidelis Petrus, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi pemuda dan insan pers dalam mengawal isu strategis daerah.
“Kami ingin sarasehan ini menjadi ruang bertemunya gagasan, sekaligus mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat perbatasan,” tuturnya.
Harapan Jadi Prioritas Nasional
Sarasehan ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadikan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional.
Dengan berbagai gagasan yang mengemuka, Nunukan kembali menegaskan posisinya sebagai beranda terdepan Indonesia yang membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan.
