Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Persoalan lingkungan dan regulasi pembangunan pesisir menjadi isu krusial dalam kegiatan Reses masa persidangan II Tahun 2026 Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, yang digelar di Mantikas, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, pada Sabtu (21/02/2026).
Dalam Reses terakhir yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama tersebut, sekira 130 warga menyampaikan keluhan terkait limbah plastik dari budidaya rumput laut serta aturan pelarangan pembangunan di kawasan pesisir.
Masyarakat mengaku telah melakukan gotong royong rutin setiap satu hingga dua pekan untuk membersihkan sampah plastik bekas budidaya rumput laut.
Namun setelah terkumpul dalam jumlah besar, mereka kebingungan karena belum ada sistem pengelolaan atau tempat pembuangan akhir yang jelas.
“Semangat gotong royong sudah ada, tapi kami butuh solusi sistemik agar sampah ini tidak menumpuk dan merusak lingkungan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Mantikas.
Selain itu, warga juga mengeluhkan adanya pembatasan pembangunan di wilayah pesisir yang dianggap menghambat kebutuhan mereka untuk membuat tempat jemuran rumput laut.
Di satu sisi, pemerintah menekankan perlindungan ekosistem mangrove, namun di sisi lain masyarakat menggantungkan hidup dari hasil budidaya rumput laut.
Tak Bisa Diselesaikan Secara Sepihak
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Nasir menegaskan bahwa persoalan pesisir tidak bisa diselesaikan secara sepihak.
“Kita harus menjaga ekosistem mangrove karena itu penting bagi keberlanjutan lingkungan. Tetapi kita juga tidak boleh mematikan mata pencaharian masyarakat. Harus ada solusi bijak yang berbasis kajian dan berpihak pada keseimbangan,” tegas Muhammad Nasir.
Ia menyatakan akan mendorong koordinasi lintas sektor, baik dengan dinas lingkungan hidup maupun instansi kelautan, untuk mencari skema pengelolaan sampah plastik budidaya yang lebih terstruktur, termasuk kemungkinan program pengolahan limbah berbasis masyarakat.
“Saya akan kawal agar ada sistem pengangkutan dan pengelolaan yang jelas. Begitu juga soal regulasi pesisir, harus ada dialog agar kebijakan tidak merugikan rakyat kecil,” tuturnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, wilayah perbatasan seperti Sebatik Barat memiliki tantangan geografis dan ekonomi yang berbeda dibanding wilayah lain, sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada masyarakat.
“Seluruh aspirasi masyarakat dari pedalaman hingga pesisir Kabupaten Nunukan telah dihimpun sebagai bahan perjuangan di DPRD Provinsi Kalimantan Utara, demi pembangunan yang adil, berimbang, dan berkelanjutan,” ungkap Muhammad Nasir.
