Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Agenda reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, di Rumah Makan Mak Etek, Minggu (15/02/2026), berubah menjadi ruang curhat kolektif masyarakat.
Dari persoalan jaminan kesehatan hingga masa depan pendidikan anak-anak Kaltara, warga menyampaikan kegelisahan mereka secara terbuka.
Isu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi sorotan utama.Beberapa warga mengaku kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat kepesertaan BPJS yang tidak aktif atau terkendala administrasi.
Bahkan, terdapat pasien dengan penyakit berat yang belum tercover karena keterbatasan ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Syamsuddin menegaskan bahwa persoalan BPJS bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut keselamatan warga.
“Masalah BPJS ini soal nyawa. Negara tidak boleh abai. Saya sudah mendata 10 warga yang bulan ini harus masuk kategori PBI. Ini tidak bisa ditunda,” kata Syamsuddin kepada MataKaltara.com, Senin (23/02/2026).
Selain kesehatan, kalangan Gen Z turut menyuarakan kecemasan atas berkurangnya anggaran beasiswa daerah.
Mereka meminta agar Pemprov tidak memangkas anggaran pendidikan yang dinilai sebagai investasi jangka panjang pembangunan SDM Kaltara.
Syamsuddin pun memastikan DPRD akan mendesak Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kalimantan Utara mengembalikan pagu beasiswa ke angka Rp15 miliar, dari sisa Rp5 miliar yang dinilai tidak rasional untuk menjangkau kebutuhan satu provinsi.
Di tengah penurunan APBD dari Rp3,6 triliun menjadi Rp2,4 triliun, Syamsuddin menyatakan akan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat guna mencari solusi fiskal.
“Aspirasi warga adalah prioritas dalam pembahasan anggaran. Kita ingin bukti, bukan sekadar janji,” tandasnya.
