Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Aspirasi kalangan muda di Kelurahan Karanganyar menjadi sorotan dalam agenda reses Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Dino Andrian.
Generasi Z (Gen Z) di RT 44 secara tegas mengusulkan pembangunan lapangan mini soccer yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Bagi mereka, olahraga bukan sekadar hobi, tetapi juga ruang pergaulan dan pembinaan bakat.
Sayangnya, keterbatasan fasilitas yang terjangkau membuat aktivitas tersebut belum sepenuhnya inklusif.
“Anak-anak muda menyampaikan aspirasi yang sangat spesifik. Mereka ingin lapangan mini soccer yang dikelola pemerintah agar biayanya lebih terjangkau dan bisa diakses semua kalangan,” kata Dino kepada MataKaltara.com, Selasa (24/02/2026).
Politisi Partai Hanura itu menilai, selama ini fasilitas mini soccer di Tarakan lebih banyak dikelola pihak swasta dengan orientasi bisnis.
Dampaknya, tarif sewa relatif tinggi dan tidak semua kalangan mampu menjangkaunya.
Menurut Dino, kehadiran pemerintah sebagai pengelola dengan prinsip nirlaba atau profit terbatas menjadi solusi agar olahraga tetap menjadi ruang pembinaan, bukan sekadar komoditas usaha.
Ia juga mengungkapkan, di wilayah Karang Harapan terdapat potensi lahan yang telah memiliki master plan dan tersimpan di Kantor Badan Penghubung.
Hal ini dinilai menjadi peluang awal untuk merealisasikan pembangunan secara bertahap.
“Potensinya ada, master plan sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mencari skema pembiayaan yang realistis. Memang ruang fiskal daerah terbatas, tapi ini bisa dimulai secara bertahap,” tegasnya.
Tak hanya menyerap aspirasi anak muda, Dino juga berdialog dengan kelompok ibu-ibu di RT 22, Kelurahan Karanganyar Pantai.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan kesejahteraan keluarga hingga kebutuhan fasilitas penunjang aktivitas sosial turut disampaikan.
Dino memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk disinkronkan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Semua usulan ini akan kita perjuangkan dan sesuaikan dengan kondisi anggaran. Prinsipnya, pemerintah harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
