Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Nunukan, Rismanto, kembali melaksanakan reses masa persidangan II Tahun 2026 di RT 10, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Kamis (19/02/2026).
Dalam kegiatan tersebut, politisi Partai NasDem yang juga merupakan Anggota Komisi III DPRD Kaltara ini menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan persoalan lahan dan infrastruktur penunjang pertanian.
Salah satu isu yang mencuat adalah penolakan warga terhadap rencana pengalihfungsian lahan menjadi kawasan transmigrasi.
Warga menilai lahan tersebut merupakan sumber utama penghidupan yang telah mereka kelola secara turun-temurun.
“Kami menolak kalau lahan ini dijadikan transmigrasi. Itu tanah kami, tempat kami mencari nafkah. Jangan sampai kami kehilangan hak di tanah sendiri,” ungkap salah satu warga saat dialog berlangsung.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi jalan yang digunakan kelompok tani yang saat ini rusak parah dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Kondisi ini dinilai sangat menghambat aktivitas pertanian dan distribusi hasil panen.
“Kalau hujan, jalan ini tidak bisa dilewati. Hasil kebun jadi susah keluar. Kami berharap ada bantuan perbaikan, mungkin bisa melalui CSR perusahaan yang ada di sekitar sini,” tambah warga lainnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rismanto langsung mengambil langkah cepat.
Untuk persoalan infrastruktur jalan tani, ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Saya sudah komunikasi langsung dengan manajemen PT SIL dan PT SIP. Mereka siap membantu melalui dana CSR, dan saat ini tinggal menunggu proposal dari kelompok tani,” jelas Rismanto.
Ia menegaskan, keterlibatan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu solusi konkret dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang dekat dengan aktivitas industri.
“Ini bentuk kolaborasi yang kita dorong. Perusahaan juga punya tanggung jawab sosial, dan masyarakat sangat membutuhkan dukungan itu, terutama untuk akses jalan tani,” ujarnya.
Sementara itu, terkait penolakan warga terhadap rencana kawasan transmigrasi, Rismanto memastikan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
“Saya akan diskusikan dengan Disnakertrans. Kita minta agar lahan di daerah ini tidak dijadikan kawasan transmigrasi, karena masyarakat jelas menolak dan ini menyangkut keberlangsungan hidup mereka,” tegasnya.
Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat agar tidak menimbulkan konflik maupun ketimpangan.
Rismanto juga menegaskan, reses bukan hanya menjadi agenda seremonial, tetapi momentum untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
“Reses ini bukan sekadar mendengar, tapi bagaimana kita langsung bergerak mencari solusi. Aspirasi masyarakat akan terus kita kawal agar bisa direalisasikan,” pungkasnya.
