Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, mengungkap fakta mengejutkan di balik mandeknya sejumlah bantuan untuk nelayan di Kota Tarakan.
Persoalannya bukan pada minimnya anggaran, melainkan tersandung masalah administratif kelompok penerima.
Dalam agenda reses di wilayah Juata Laut dan Lingkas Ujung, Muddain menemukan delapan kelompok nelayan yang aktif secara faktual di lapangan, namun belum memiliki legalitas resmi atau tidak terdata aktif di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara.
“Anggarannya sudah kita perjuangkan. Tapi saat proses penyaluran, kelompoknya tidak terdaftar atau tidak aktif secara administrasi. Akhirnya bantuan tidak bisa dicairkan dan menjadi SiLPA,” kata Muddain kepada MataKaltara.com, Selasa (24/02/2026).
Menurutnya, regulasi mengharuskan setiap kelompok penerima hibah memiliki pengesahan resmi mulai dari tingkat kelurahan, rekomendasi Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL), hingga terdaftar di DKP Provinsi.
Politisi Partai Demokrat ini menilai persoalan administrasi sering dianggap sepele, padahal menjadi penentu utama realisasi bantuan pemerintah.
Karena itu, pada masa reses kali ini, ia tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga langsung mendorong pembenahan dokumen kelompok nelayan sebelum pembahasan APBD Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027.
“Saya tidak ingin kejadian ini terulang. Sebelum anggaran dibahas, kelompoknya harus sudah beres secara hukum. Itu syarat mutlak,” ujarnya.
Nelayan Butuh Mesin hingga Alat TangkapDari hasil dialog, nelayan mengusulkan bantuan mesin 15 PK, mesin dompeng, pukat 3 dan 5 inci, peti fiber, tali, serta aki untuk tenaga surya.
Sementara itu, petambak di Lingkas Ujung mengeluhkan penurunan kualitas lahan tambak akibat kondisi tanah dan air yang tidak lagi produktif.
Mereka berharap dukungan alat berat berupa ekskavator untuk normalisasi dan reklamasi tambak.Muddain menegaskan, fokusnya pada sektor perikanan bukan tanpa alasan.
Ia menyebut nelayan dan petani merupakan kelompok paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kemiskinan.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi dirasakan sampai ke bawah. Kalau alat mereka memadai, tangkapan meningkat, pendapatan naik, kesejahteraan keluarga juga ikut membaik,” pungkasnya.
