Nunukan

Reses di Dusun Mekar, Anggota DPRD Nunukan Tampung Keluhan Jalan Becek hingga Harapan Petani dan Nelayan

×

Reses di Dusun Mekar, Anggota DPRD Nunukan Tampung Keluhan Jalan Becek hingga Harapan Petani dan Nelayan

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Ramsah, melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Posyandu Dusun Mekar, Desa Tanjung Aru.

Dalam pertemuan tersebut, warga memanfaatkan momen dialog untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan mendasar yang mereka hadapi.

Keluhan terkait kondisi jalan lingkungan menjadi aspirasi paling dominan.

Warga mengungkapkan akses yang menghubungkan rumah-rumah mereka kerap becek dan sulit dilalui saat musim hujan.

Kondisi itu dinilai menghambat aktivitas sehari-hari, termasuk mobilitas anak sekolah dan distribusi hasil pertanian.

“Kalau hujan, jalan susah dilewati. Kami berharap ada perhatian serius untuk perbaikan,” ujar salah seorang warga dalam sesi dialog.

Selain infrastruktur, sektor pertanian dan perikanan turut menjadi sorotan.

Sebagai sumber penghidupan utama masyarakat Dusun Mekar, warga berharap adanya dukungan nyata berupa bantuan sarana produksi, akses permodalan, hingga pendampingan agar hasil usaha mereka lebih optimal.

Aspirasi di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga disuarakan.

Warga meminta peningkatan fasilitas pendukung serta program yang mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Ramsah politisi partai Demokrat itu, menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan dan mendengar kondisi riil masyarakat.

Ia menyebut setiap aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan diperjuangkan dalam pembahasan program serta anggaran daerah.

“Semua masukan hari ini menjadi catatan penting bagi kami. Aspirasi ini akan kami kawal agar bisa masuk dalam prioritas pembangunan di Kabupaten Nunukan,” kata Ramsah kepada MataKaltara.com, Selasa (17/02/2026).

Menurut Ramsah, pembangunan daerah harus berpijak pada kebutuhan masyarakat di lapangan.

Karena itu, dialog langsung seperti ini dinilainya penting agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat kabupaten benar-benar menyentuh kepentingan warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page