Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pulau Sebatik kembali mencuat di tengah peringatan HUT ke-26 Kabupaten Nunukan.
Anggota DPRD Nunukan Firman Latif, menyuarakan desakan agar pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran wilayah perbatasan ini.
“Selamat Ulang Tahun Kabupaten Nunukan ke-26, Sebatik bukan hanya soal Nunukan ini menyangkut kepentingan strategis nasional. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia menuntut perhatian lebih serius dari pusat,” ujar Firman kepada MataKaltara.com, minggu (12/10/2025) siang.
Menurut Firman, pembentukan DOB untuk Pulau Sebatik sudah melalui proses panjang, bahkan telah mendapat Amandemen Presiden (Ampres) sejak tahun 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun hingga kini, usulan tersebut tertahan karena kebijakan moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut.Ia menegaskan, pelayanan publik di Pulau Sebatik masih sangat terbatas.
Jarak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan menyulitkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Jika Sebatik berdiri sebagai daerah otonom sendiri, pelayanan publik bisa lebih dekat dan pembangunan bisa dipercepat. Ini bukan sekadar janji politik, tapi kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Firman.
Selain itu, ia juga menilai pemekaran dapat memperkuat fungsi pertahanan negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
“Kita tidak bisa terus menunda. Moratorium DOB harus dicabut demi mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan seperti Sebatik yang punya potensi besar tapi masih kurang diperhatikan,” pungkasnya.
Firman berharap momentum HUT ke-26 Kabupaten Nunukan ini menjadi titik refleksi dan dorongan baru untuk memperjuangkan terwujudnya DOB Pulau Sebatik.
