Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, memimpin langsung kunjungan kerja (Kunker) DPRD ke Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Selasa (24/02/2026).
Dalam Kunker tersebut, Arpiah didampingi Anggota DPRD Nunukan lainnya yakni Andi Yakub, Hasbi, dan Said Hasan.
Kunker ini merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, khususnya dalam tata kelola sumber daya hutan dan energi yang berkelanjutan serta berpihak kepada masyarakat perbatasan.
Arpiah menegaskan, Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan kawasan hutan dan potensi energi. Sehingga koordinasi lintas kewenangan menjadi kunci agar kebijakan tidak tumpang tindih dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Nunukan memiliki kawasan hutan yang luas dan potensi energi yang besar. Namun pengelolaannya harus terarah, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat lokal. Sinergi dengan provinsi menjadi sangat penting agar kebijakan yang lahir selaras dan solutif,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Kamis (26/02/2026).
Sejumlah isu dibahas, mulai dari tata kelola kawasan hutan, persoalan perizinan, kepastian hukum bagi masyarakat di sekitar kawasan, hingga optimalisasi potensi energi daerah untuk mendukung pemerataan pembangunan.
Arpiah juga menyoroti pentingnya percepatan akses energi di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak akan tercapai tanpa dukungan infrastruktur energi yang memadai.
“Kita ingin potensi energi daerah ini benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai daerah penghasil justru tertinggal dari sisi infrastruktur dasar,” ujarnya.
Dia juga berharap terbangun koordinasi yang lebih solid antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam merumuskan kebijakan kehutanan dan energi yang adil, berkelanjutan, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara secara umum.
“Kunker ini merupakan komitmen DPRD Nunukan untuk terus mengawal kepentingan daerah dalam setiap kebijakan, termasuk menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan masa depan pembangunan di wilayah perbatasan,” pungkasnya.
