Penulis: Arfan | Editor: Fidelis
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Sosialisasi Revitalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-PKG) 2025–2029, serta Penyediaan Data Gender Tahun 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Robby Yuridi Hatman.Acara yang berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza pada Senin (24/11/2025) tersebut mendapat apresiasi dari Robby.
Ia menilai kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara ini sebagai langkah penting dalam memperkuat komitmen pembangunan inklusif.
Robby menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan tonggak dalam memastikan pembangunan di Kalimantan Utara tidak meninggalkan siapa pun.
Pemprov Kaltara disebut telah berkomitmen memperkuat PUG sebagai strategi wajib bagi seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, komitmen tersebut penting agar setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Ia mengungkapkan masih terdapat ketimpangan gender di beberapa sektor. Di bidang ekonomi, perempuan masih menghadapi hambatan dalam akses wirausaha dan pembiayaan.
Di sektor pendidikan, ketimpangan angka partisipasi masih terjadi di sejumlah daerah. Sementara pada kesehatan ibu dan anak, perhatian berkelanjutan masih diperlukan. Representasi perempuan dalam politik juga dinilai belum optimal.
Robby menambahkan bahwa kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender masih bervariasi, sementara data gender yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan.
Ia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi PUG.Melalui penyusunan RAD-PKG, pemerintah berharap dapat menghasilkan pedoman komprehensif yang mengarahkan implementasi PUG selama lima tahun ke depan.
Karena itu, Robby meminta seluruh perangkat daerah berkomitmen mengikuti proses penyusunan dokumen tersebut secara menyeluruh dan memastikan setiap strategi yang dirumuskan mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan inklusi sosial.
Ia menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi guna memastikan prinsip kesetaraan gender hadir dalam semua kebijakan dan program pembangunan di Kalimantan Utara.
