Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan memanfaatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 sebagai panggung evaluasi sekaligus penegasan arah prioritas pembangunan.
Dalam forum yang digelar di Syan Café & Resto, Jumat (13/02/2026), sejumlah kebutuhan dasar masyarakat ditegaskan harus menjadi arus utama dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, memimpin langsung pemaparan usulan.
Ia menyoroti persoalan mendasar yang selama ini dinilai belum tertangani optimal, mulai dari akses pertanian, tata kelola perikanan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur permukiman.
Di sektor pertanian, pembangunan Jalan Usaha Tani Produksi (JUTP) di Daerah Pemilihan II disebut sebagai kebutuhan mendesak.
Tanpa akses jalan yang layak, distribusi hasil panen dinilai terhambat dan berdampak langsung pada pendapatan petani.
“Kami meminta seluruh lahan persawahan di Dapil II diperkuat dengan JUTP. Jangan sampai petani kesulitan mengeluarkan hasil produksi hanya karena akses jalan yang tidak memadai,” kata Andi Fajrul kepada MataKaltara,com, Sabtu (14/02/2026).
Komisi II juga menyoroti dukungan anggaran bagi Brigadier Pakat yang dinilai berperan dalam mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah diminta hadir memastikan keberlanjutan aktivitas kelompok tersebut.
Di sektor perikanan, Nunukan sebagai salah satu sentra rumput laut nasional menjadi perhatian serius.
Pada triwulan pertama 2025, nilai produksi rumput laut mencapai sekitar Rp250 juta. Namun tingginya produksi dinilai belum diiringi dengan tata kelola ruang laut yang tertib.
Komisi II mendorong penataan zonasi laut guna mencegah tumpang tindih antara pembudidaya, nelayan tangkap, dan jalur pelayaran.
Tanpa regulasi yang jelas, potensi gesekan di lapangan dinilai semakin besar.
“Kondisi ruang laut kita makin padat. Zonasi harus segera dibenahi agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” ujarnya.
Tak hanya itu, Komisi II juga mendorong lahirnya peraturan daerah untuk menjaga stabilitas harga rumput laut, sebagai bentuk perlindungan terhadap petani pesisir dari fluktuasi pasar.
Sorotan lain datang dari Kelurahan Tanjung Harapan. Meski pernah ditetapkan sebagai kampung perikanan terbaik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kondisi jembatan jeramba di sejumlah RT justru rusak dan terputus.
Infrastruktur yang semestinya menopang aktivitas budidaya dinilai belum mendapat perhatian serius.
Di bidang kesehatan, Komisi II menegaskan pentingnya penambahan fasilitas puskesmas, ruang bersalin terpisah dari IGD, serta tambahan unit ambulans.
Jarak tempuh layanan yang jauh dinilai berisiko bagi ibu hamil dan pasien gawat darurat.
“Pelayanan kesehatan harus memadai dan manusiawi. Ruang bersalin tidak boleh bercampur dengan IGD,” tegasnya.
Sektor sosial juga tak luput dari pembahasan.
DPRD menyoroti belum jelasnya kewenangan penanganan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) akibat keterbatasan anggaran dan fasilitas rehabilitasi.
Komisi II mendorong pembangunan rumah rehabilitasi khusus agar penanganan lebih terarah.
Selain itu, usulan relokasi pos pemadam kebakaran di Mamolo ke tepi jalan utama, perbaikan bangunan sekolah rusak di wilayah ST005, penataan pangkalan LPG di Kelurahan Pansapa, pengelolaan sampah, hingga pemerataan distribusi air bersih PDAM turut menjadi daftar prioritas.
“Semua ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai pembangunan hanya bersifat seremonial, sementara persoalan riil warga belum tersentuh,” tutup Andi Fajrul.
