Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan (Pemkab) memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Leppa, Jumat (27/03/2026).
Penyampaian ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan arah pembangunan berjalan sesuai rencana melalui 17 Arah Baru Menuju Perubahan.
Dalam paparannya, Bupati Nunukan menjelaskan bahwa indikator kinerja utama daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.
Secara keseluruhan, indikator kinerja utama terdiri dari 6 tujuan pembangunan dengan 8 indikator tujuan, serta 18 sasaran dengan 22 indikator sasaran.
Bupati Irwan Sabri menyampaikan bahwa sebagian data indikator masih menunggu rilis resmi pemerintah pusat dan Badan Pusat Statistik.
Meski demikian, sejumlah capaian strategis telah tersedia dan menunjukkan tren pembangunan yang positif.Salah satu indikator utama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Nunukan ditargetkan sebesar 69,96 dan berhasil terealisasi sebesar 69,87 atau mencapai 99,9 persen dari target.
Jika dibandingkan tahun 2024, IPM mengalami peningkatan sebesar 0,6 poin.
“Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli,” kata Irwan kepada MataKaltara.com, Sabtu (28/03/2026).
Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan ditargetkan sebesar 5,5 persen dan terealisasi 4,82 persen atau mencapai 87,63 persen dari target.
Capaian ini menunjukkan perekonomian daerah tetap tumbuh positif meski belum mencapai akselerasi sesuai target perencanaan.
“Ini menjadi catatan penting untuk memperkuat strategi pembangunan ekonomi agar pertumbuhan dapat lebih optimal ke depan,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga mencatat keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan.
Persentase penduduk miskin berhasil turun dari 5,38 persen pada 2024 menjadi 5,27 persen pada 2025.
Penurunan ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah mulai memberikan dampak nyata.
Di bidang tata kelola pemerintahan, indeks Reformasi Birokrasi berhasil mencapai target dengan predikat BB atau setara capaian 100 persen.
Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
Secara keseluruhan, dari 22 indikator sasaran daerah, sebanyak 18 indikator mencatat capaian sangat tinggi dengan nilai 91 hingga lebih dari 100 persen.
Satu indikator memperoleh predikat tinggi, yakni Indeks Kesejahteraan Sosial.Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan pada realisasi investasi yang baru mencapai 48,47 persen.
Rendahnya capaian ini dipengaruhi tingginya target awal dalam RPJMD, sehingga ke depan penguatan iklim investasi menjadi fokus utama.
“Kami berkomitmen mempercepat peningkatan investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.
Pada tahun anggaran 2025, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh 29 Organisasi Perangkat Daerah dan 21 kecamatan.
Penjabaran kinerja program dan kegiatan disusun berdasarkan pemetaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang pemerintahan.
